TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

8 Partai Politik Kumpul Tolak Pemilu Tertutup, PDIP Anggap Santai

PDIP mengaku akan hormati putusan MK soal pemilu tertutup

Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto (IDN Times/Ilman)

Jakarta, IDN Times - Delapan partai politik kecuali PDI Perjuangan berkumpul di Dharmawangsa, Jakarta Selatan menolak pemilu 2024 digear dengan proprosional tertutup. Sekjen PDI Perjuangan, hasto Kristiyanto menanggap santai pertemuan itu.

"Ya pertemuan-pertemuan itu kan bagus, kami bertemu dengan rakyat. Itu hal yg biasa di dalam politik untuk saling bertemu," ujar Hasto di Jakarta, Minggu (8/1/2023).

"Nah bedanya kalau Ibu Ketua Umum (Megawati Soekarnoputri) juga bertemu para ketua umum itu tidak kemudian dalam pengertian untuk terbuka. Beliau banyak melakukan dialog bangsa dan negara, itu justru dalam suasana yg kontemplatif. Itu yang membedakan.

Hasto mengatakan, PDIP menghormati pertemuan di Hotel Dharmawangsa. Menurutnya, itu bagian dari tradisi demokrasi.

Baca Juga: 5 Poin Pernyataan Sikap 8 Parpol Tolak Pemilu Proporsional Tertutup

Baca Juga: Tolak Pemilu Proporsional Tertutup, AHY: Hak Rakyat Jangan Dirampas!

1. PDIP hormati keputusan akhir MK soal pemilu tertutup

Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Dalam kesempatan itu, Hasto menyampaikan PDIP akan menerima keputusan akhir dair Mahkamah Konstitusi (MK) soal judicial review pemilu proporsional tertutup. Menurutnya, putusan MK itu bersifat mengikat.

"Mahkamah Konstitusi kita percaya memiliki sikap kenegarawan, karena di situ ada tiga lembaga yang ikut bertanggung jawab di dalam proses penempatan hakim-hakim Mahkamah Konstitusi. Pertama, dari DPR yang juga mengedepankan sikap kenegarawan. Kedua, dari pemerintah. Ketiga dari Mahkamah Agung. Sehingga, ada tiga institusi yang tidak begitu mudah untuk diintervensi, karena memang itu yg dijaga dengan sangat baik, dengan penuh tanggung jawab oleh Mahkamah Konstitusi," kata dia.

Lebih lanjut, Hasto menjelaskan alasan PDIP setuju dengan pemilu tertutup itu bagian dari Kongres V. Oleh karena itu, tak ada alasan kader menolaknya.

2. Poin hasil pertemuan 8 partai politik

Ketua Umum 8 partai politik menolak Pemilu 2024 dengan sistem proporsional tertutup, Minggu (8/1/2023). (IDN Times/Fadhliansyah)

Perwakilan dari delapan partai politik (parpol) yang menolak sistem pemilu proporsional tertutup pada siang hari ini menggelar pertemuan di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan (8/1/2023).

Kedelapan parpol yang hadir ini di antaranya Golkar, PAN, PKB, PPP, Demokrat, PKS, dan NasDem. “Yang hari ini tidak terlihat adalah partai Gerindra, namun partai Gerindra sudah berkomunikasi dan sudah menyetujui statement yang dibuat hari ini,” ujar Airlangga Hartarto selaku Ketua Umum Partai Golkar kepada para jurnalis.

Airlangga mengatakan pertemuan ini bukan hanya satu kali saja, tetapi akan dilanjutkan secara berkala untuk mengawal sikap para parpol. Pada kesempatan yang sama, Airlangga menjelaskan pernyataan sikap delapan parpol yang menolak pemilu proporsional tertutup.

“Pertama, kami menolak proporsional tertutup dan memiliki komitmen untuk menjaga kemajuan demokrasi di Indonesia yang telah dijalankan sejak era reformasi. Sistem proporsional yang tertutup merupakan kemunduran bagi demokrasi kita,” jelas Airlangga.

Di lain pihak, Airlangga mengatakan sistem pemilu proporsional terbuka merupakan perwujudan dari demokrasi yang berasaskan kedaulatan rakyat di mana rakyat dapat menentukan calon anggota legislatif yang dicalonkan oleh partai politik.

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya