TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times
© 2024 idntimes.com by IDN Media
Home News Indonesia

Anggaran Pemilu 2024 Rp76 Triliun, Perludem: Bikin Merinding

Anggaran Rp76 triliun itu belum diputuskan

Anggota Dewan Pembina Perludem, Titi Anggraini (IDN Times/Fitang Budhi Adhitia)
Verified
Muhammad Ilman Nafi'an

Jakarta, IDN Times - Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Angraini, merinding melihat usulan anggaran pemilu 2024 dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebesar Rp76 triliun.

"Anggaran yang diajukan itu kalau saya baca dari dokumen yang saya dapat untuk 2022, 2023, dan 2024, 2025, jadi ada 4 tahun, jadi memang angka Rp76 triliun cukup bikin merinding di tengah situasi kita saat ini," ujar Titi dalam acara Ngobrol Seru by IDN Times, Jumat (18/2/2022).

Menurutnya, Indonesia saat ini sedang dihadapkan dalam situasi pandemik COVID-19. Seharusnya, lembaga negara bisa menghemat anggaran.

"Lalu, ada beberapa proyek besar negara, misalnya untuk rencana pindah ibu kota dan sebagainya, dan itu cukup menjadi pertanyaan apakah angka tersebut mampu dipenuhi," ucapnya.

Baca Juga: Kecewa Anggota KPU Perempuan hanya 1, Perludem: Stagnan Sedekade

Baca Juga: Perludem Beberkan Tantangan 7 Komisioner KPU Terpilih

1. Seharusnya ada sejumlah anggaran yang diusulkan bisa dicoret

IDN Times/Margith Juita Damanik

Titi menjelaskan, seharusnya ada sejumlah anggaran yang diusulkan itu bisa dicoret. Misalnya, perbaikan gedung.

Dia mengatakan, perbaikan gedung bukan suatu hal utama di masa pandemik ini. Sebab, masyarakat didorong untuk melakukan pertemuan secara virtual.

"Apakah misalnya semua pengelolaan pemilu itu masih mengedepankan pertemuan tatap muka? Kita saja didorong ini pertemuan daring, apakah KPU, Bawaslu pendekatannya sepeti pendekatannya berbeda atau gimana?" katanya.

Selain itu, kata Titi, KPU seharusnya bisa terbuka terkait anggaran. Mulai dari komponen anggaran digunakan untuk apa, hingga alasan mengajukan anggaran sebesar itu.

"Sehingga tidak menimbulkan spekulasi di masyarakat, misalnya pemilu itu mahal, sehingga masyarakat punya stigma yang tidak baik," ujarnya.

Lanjutkan membaca artikel di bawah

Editor’s picks

2. Respons Kemendagri

Dirjen Pol dan PUM Kemendagri Bahtiar Baharuddin (Dok.Kemendagri)

Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Dirjen Pol dan PUM) Kementerian Dalam Negeri yang juga Sekretaris Tim Seleksi Calon Anggota KPU dan Bawaslu Periode 2022-2027, Bahtiar Baharuddin mengatakan yang menguji usulan anggaran itu adalah Kementerian Keuangan dan Bappenas.

"Kalau sepanjang objektif kebutuhan pemilu dan memang besar sekali pemilu kita, karena satu, jumlah penduduk kita banyak, kemudian penyelenggara yang terlibat banyak, kemudian juga infrastruktur antardaerah tidak sama," kata Bahtiar.

Oleh karena itu, anggaran utama pemilu ini dihasilkan dari APBN. Sehingga, dia juga meminta kepada pemerintah daerah untuk menghemat anggaran.

"Mulai dari sekarang kami bekerja sama dengan kawan penyelenggara, kita mulai tahun ini kita sudah ada Permendagri, pemdanya minta nyicil nyimpan duitnya, 2022 berapa, 2023 berapa sampai 2024, kita tahu kondisi keuangan daerah belum terlalu menggembirakan," ucapnya.

Baca Juga: Anies dan RK Pamer Kemesraan di JIS, Bakal Berduet di Pilpres 2024?

Topik:
pilpres 2024
Perludem
Update me
KPU
Topik Populer:
Piala Thomas dan Uber 2024
Piala Asia U-23 2024
Quiz

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya

Daging Hasil Dam dan Kurban Saat Haji Akan Diolah Jadi Rendang di Solo

AHY Ungkap Harapan SBY Ingin Bertemu Megawati

Terpilih Jadi Ketum PKN, Anas Urbaningrum: Ini Tugas Berat

AHY Khawatir IKN Mangkrak, Rakyat Menderita

Petugas Kembali Sisir Arafah Cari 2 Jemaah yang Masih Hilang 

3 Aparat Kena Panah, Polda Papua Kerahkan 1 Pleton Brimob ke Dogiyai

Petuah Tantowi Yahya untuk 2 Wartawan Senior yang Jadi Dubes

Lewat Training of Trainer, Kemnaker Dorong Wujudkan Upah Berkeadilan

Sekjen PAN Bantu Dana Pendidikan Anak TKW yang Disekap di Dubai

KPK Usut Dugaan Andhi Pramono Dapat Uang dari Rokok Selundupan