Demo Mahasiswa Papua di Kemendagri Ricuh, KSP: Nodai Tujuan Aksi
Mahasiswa Papua menolak kebijakan daerah otonomi baru (DOB)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP), Jaleswari Pramodhawardani, menyayangkan kericuhan yang terjadi pada unjuk rasa mahasiswa Papua di depan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta Pusat, Jumat (11/3/2022). Demonstrasi tersebut menolak adanya kebijakan daerah otonomi baru (DOB).
Dalam kericuhan itu, Kasat Intel Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Ferikson Tampubolon terluka di bagian kepala. Ferikson diduga dipukul menggunakan batu saat kericuhan terjadi.
“Aparat keamanan yang bertugas harus dihormati, karena mereka sudah memberikan kesempatan kepada massa aksi menyampaikan aspirasi. Penggunaan kekerasan terhadap aparat, yang melarang mereka melakukan aksi di ring satu Istana Negara yang bersamaan dengan waktu ibadah salat Jumat, sangat menodai tujuan aksi demonstrasi untuk menyalurkan aspirasi,” ujar Jaleswari dalam keterangan tertulisnya, Jumat (11/3/2022).
Baca Juga: Wapres Resmikan Pembangunan BLK Komunitas di Papua dan Papua Barat
1. Kebijakan DOB di Papua dan Papua Barat berdasarkan aspirasi masyarakat
Jaleswari menjelaskan kebijakan DOB di Papua dan Papua Barat sudah sesuai dengan aspirasi masyarakat. Menurutnya, kebijakan itu juga sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.
Dia mengatakan pemekaran wilayah diperlukan untuk memudahkan masyarakat yang daerahnya terlalu luas. Sehingga, ketika mengurus administrasi, tak membutuhkan waktu dan tenaga yang lebih.
“Sekali lagi, silakan menyalurkan aspirasi, karena ini adalah negara demokrasi. Tetapi segala bentuk aksi kekerasan tidak akan ditolerir dan akan berhadapan dengan proses hukum," katanya.
Baca Juga: Masyarakat Papua Gelar Aksi Tolak Pemekaran Wilayah