TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Dikritik Ketua BEM UI, Stafsus Mensesneg: Tak Ada Urusan dengan Buzzer

Faldo sebut pemerintah lakukan pendanaan untuk influencer

IDN Times/Alya Dwi Achyarini

Jakarta, IDN Times - Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Faldo Maldini menjawab kritik Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM UI), Melki Sedek Huang. Dalam sebuah video yang trending di Twitter, Ketua BEM UI menyampaikan pesan kepada Presiden Joko "Jokowi" Widodo tentang bagaimana mengakhiri kekuasaannya.

Dia juga mendesak pemerintah menghentikan pendanaan terhadap buzzer jika memang melakukannya. Menanggapi video Ketua BEM UI tersebut, Faldo menegaskan pemerintah tak membayar buzzer.

"Semua orang boleh punya pendapat, mau yang paham ataupun yang nggak paham. Itu lah kelebihan demokrasi, orang yang ngomong asal pun bisa dapat panggung, mungkin lebih banyak daripada yang paham. Kami menghormati setiap pendapat," ujar Faldo kepada IDN Times, Kamis (22/6/2023).

"Soal buzzer ini tidak ada urusan pemerintah. Belanja influencer itu bukan buat nyerang orang, itu buat sosialisasi program. Sama kayak beriklan di media," sambungnya.

Baca Juga: Era Jokowi Tak Lebih Baik dari SBY, Demokrat: Mungkin Karma Buzzer 

Baca Juga: Kritik BEM soal UU Ciptaker Dinilai Tidak Pengaruhi Elektabilitas Puan

1. Faldo tegaskan semua warga negara punya hak bicara

Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara, Faldo Maldini (instagram.com/faldomaldini)

Dalam kesempatan itu, Faldo menegaskan semua warga Indonesia memiliki hak bicara. Menurutnya, hak tersebut dilindungi oleh konstitusi.

"Negara ini punya konstitusi, tiap orang bicara haknya dilindungi. Apa buktinya iklan influencer dan media itu buat membatasi hak bicara? Bisa buktikan? Kalau diserang akun buzzer, saya sering banget, tiap hari," kata dia.

2. Penjelasan Ketua BEM UI

Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) Melki Sedek Huang (kanan) (dok istimewa)

Sebelumnya, dalam sebuah potongan video, Melki menyebut Jokowi mau mengakhiri kekuasaannya dengan baik atau berdarah-darah. Melki kemudian memberikan penjelasan terkait pernyataannya itu.

"Saya mengatakan bahwa “tahun depan adalah tahun terakhir Pak Jokowi, mari kita lihat Presiden Jokowi mau mengakhiri kekuasaannya dengan baik atau dengan berdarah-darah,” ujar Melki kepada IDN Times, Kamis (22/6/2023).

"Kita ingin Presiden Jokowi lepas landas dengan baik, bukan dengan penuh air mata dengan adanya pelemahan upaya pemberantasan korupsi dan pembunuhan demokrasi," sambungnya.

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya