TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

KTT G20 Jadi Panggung Jokowi Damaikan Dunia

PBB dianggap gagal mendamaikan konflik Rusia-Ukraina

Presiden Jokowi melakukan pertemuan hubungan bilateral dengan Presiden ADB Masatsugu Asakawa di Hotel Sokha (dok. Sekretariat Presiden)

Jakarta, IDN Times - Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 beberapa hari lagi segera dilaksanakan di Bali. Sejumlah pemimpin negara akan hadir dalam acara tersebut.

Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI), Hikmahanto, mengatakan dalam KTT G20  Presiden Joko "Jokowi" Widodo bisa menunjukkan kualitas diplomasi Indonesia untuk perdamaian dunia.

“Di samping membicarakan agenda yang telah ditetapkan oleh Indonesia sebagai Presiden G20, hal yang penting untuk menjadi pembahasan di luar agenda dan menentukan nasib dunia adalah pertemuan kepala negara dan kepala pemerintahan terkait perang di Ukraina,” ujar Hikmahanto dalam keterangannya, Minggu (12/11/2022).

Baca Juga: Luhut soal Pengamanan KTT G20: Sudah Baik 

Baca Juga: Rencanakan Demo Tolak KTT G20, Dua WNA Asal China Diamankan Imigrasi

1. Sebagai tuan rumah Presidensi G20, Indonesia dinilai bisa mengundang negara mana saja

Upacara pembukaan G20 Indonesia (g20.org)

Hikmahanto mengatakan Indonesia sebagai tuan rumah Presidensi G20 bisa mengundang negara mana saja. Atas dasar itu, Presiden Jokowi mengundang negara yang sedang berkonflik, seperti Rusia dan Ukraina.

“KTT G20 akan dihadiri oleh negara-negara yang bertikai di Ukraina. Terlebih lagi Presiden Joko Widodo sebagai Presiden G20 yang memiliki diskresi untuk mengundang negara di luar anggota G20 telah mengundang Presiden Ukraina Volodomyr Zelensky,” ucap dia.

2. Sejumlah agenda akan dibahas di KTT G20

Pakar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana (IDN Times/Irfan Fathurohman)

Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani itu mengatakan sejumlah agenda akan dibahas di KTT G20. Pembahasannya mulai dari solusi krisis ekonomi, resesi, hingga perdamaian dunia.

Menurutnya, G20 ini penting bagi Indonesia menunjukkan kualitas diplomasi perdamaian. Hal itu, karena PBB dianggap telah gagal mendamaikan negara-negara yang sedang berkonflik.

“Terlebih lagi di PBB tidak ada, kepala negara maupun pemerintahan yang berkepentingan di Ukraina hadir di markas PBB. Mereka menyuarakan kebijakannya melalui para Duta Besar. Bahkan pertemuan informal antar kepala negara dan pemerintahan tidak pernah ada,” kata dia.

Baca Juga: Tindakan Represif Pemerintah terhadap Sipil Jelang KTT G20 di Bali

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya