Luhut Klaim Tak Ada Kepala Daerah Kena OTT dalam 7 Bulan, Ini Faktanya
Luhut klaim tak ada OTT di daerah sejak APBN digitalisasi
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan semua kegiatan keuangan di pemerintahan sudah berbasis digital. Menurutnya, hal itu dilakukan untuk memudahkan proses pengawasan keuangan negara.
"Kalau Anda lihat sekarang, coba lihat, amati pemimpin-pemimpin di daerah selama enam-tujuh bulan terakhir, ada gak yang ketangkap OTT (operasi tangkap tangan), karena penyalahgunaan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), gak ada," ujar Luhut dalam acara Kick off Digital Economy Working Group G20 yang disiarkan di akun YouTube Kemkominfo TV, Selasa (15/3/2022).
Baca Juga: Daftar Aset Doni Salmanan yang Disita hingga Big Data Luhut
Baca Juga: Luhut: RI Belum Beralih ke Endemik karena Vaksinasi Masih Rendah
1. Klaim tak ada kepala daerah yang kena OTT, karena APBD sudah menggunakan digitalisasi
Luhut mengklaim, dalam waktu tujuh bulan ini tak ada kepala daerah yang tertangkap OTT KPK, karena APBD sudah didigitalisasi.
"Karena APBD sekarang itu digitalis, transparan," katanya.
Lebih lanjut, Luhut mengatakan, pada 24 Maret 2022, Presiden Joko "Jokowi" Widodo juga akan meluncurkan aplikasi e-Catalog. Aplikasi tersebut akan menginventarisasi pengadaan barang dan jasa yang dilakukan pemerintah.
"E-Catalog, itu kita punya government procurement Rp1,170 triliun, tiap tahun, itu bertahun-tahun kita lakukan dan sebagian besar itu adalah impor, mungkin 70-80 persen, sekarang kita bilang gak, is enough," katanya.