Luhut: RI Belum Beralih ke Endemik karena Vaksinasi Masih Rendah
Luhut Binsar Pandjaitan saat meninjau Sungai Ciliwung. (dok. Humas Kemenko Marves)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan mengatakan, Indonesia saat ini belum bisa mengikuti sejumlah negara yang mendeklarasikan masuk ke fase endemik. Hal itu lantaran cakupan vaksinasi lengkap dan booster di Indonesia masih tergolong rendah. Mengutip data dari Kementerian Kesehatan per 8 Maret 2022, cakupan vaksinasi dua dosis rata-rata di Tanah Air mencapai 71,35 persen.
Meski begitu, bila dilihat per provinsi, hanya 12 provinsi yang cakupan vaksinasi lengkapnya di atas 70 persen. Sisa 22 provinsi lainnya, cakupan vaksinasi masih di bawah 70 persen.
"Beberapa negara seperti Arab Saudi dan Malaysia mulai melakukan transisi dari pandemik ke endemik karena pertimbangan utamanya adalah tingkat vaksinasi lengkap dan booster yang sudah tinggi di kedua negara itu. Dibandingkan kedua negara itu, capaian vaksinasi dosis lengkap dan booster kita masih tertinggal," ungkap Luhut ketika memberikan keterangan pers dan dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Senin (14/3/2022).
Malaysia sudah mulai melonggarkan sejumlah pembatasan dan masuk ke fase endemik pada 1 April 2022. Sedangkan Arab Saudi sudah tak lagi mewajibkan penggunaan masker dan tes swab PCR di saat ketibaan mulai 7 Maret 2022 lalu.
Untuk itu, kata Luhut, pemerintah bakal terus menggenjot capaian vaksinasi dosis lengkap dan booster.
"Saya minta masyarakat yang sudah bisa melakukan booster untuk segera menerima (vaksin) booster tanpa perlu memilih jenis vaksinnya. Semua jenis vaksin terbukti efektif dalam memberikan antibodi terhadap COVID-19," ungkap pria yang menjadi Koordinator PPKM wilayah Jawa-Bali itu.
Lalu, bila capaian vaksinasi meningkat, apakah saat Idul Fitri nanti warga dibolehkan untuk mudik ke kampung halaman?
1. Luhut dorong vaksinasi lengkap dan booster digenjot agar tak ada lonjakan kasus jelang Ramadan
Ilustrasi vaksinasi COVID-19 pada anak. (ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi)Sementara, Luhut berharap, capaian vaksinasi COVID-19 meningkat. Apalagi tersisa dua pekan menuju bulan Ramadan. Biasanya mobilitas warga semakin meningkat jelang Ramadan dan Idul Fitri.
"Peningkatan vaksinasi dosis lengkap dan booster diperlukan untuk mendukung jalannya kegiatan selama bulan Ramadan dan Idul Fitri. Kami berharap agar jalannya aktivitas ibadah umat Muslim dalam Ramadan dan Idul Fitri tahun ini bisa berjalan secara maksimal," ujar Luhut.
Namun, ia mewanti-wanti semua kegiatan ibadah itu harus tetap dilakukan dengan memperhatikan protokol kesehatan. Tujuannya, agar tidak ada lonjakan kasus COVID-19 usai Lebaran.
Editor’s picks
Baca Juga: Menkes Budi Buka Peluang Warga Boleh Mudik di Lebaran 2022
2. Pemerintah perhatikan angka kematian akibat COVID-19 di Jateng tinggi
ilustrasi varian baru COVID-19, Omicron (IDN Times/Aditya Pratama)Lebih lanjut, Luhut juga menyoroti angka kematian harian di Jawa Tengah yang lambat turunnya. Apalagi selama tiga hari berturut-turut, angka kematian harian di Jateng menempati posisi teratas di Tanah Air. Sejak Sabtu kemarin, akumulasi kematian di Jateng mencapai 163 jiwa.
"Pemerintah memberikan perhatian lebih pada tingkat penurunan angka kematian yang berjalan cukup lambat, utamanya di Jawa Tengah. Penyebabnya masih sama dengan yang sebelumnya yakni banyak pasien COVID-19 yang memiliki komorbid dan belum divaksinasi lengkap," ungkap pria yang pernah menjabat sebagai Kepala Staf Presiden (KSP) itu.
Maka, Luhut kembali mengingatkan bagi warga yang memiliki penyakit komorbid atau lansia agar segera dirawat di rumah sakit bila terinfeksi COVID-19.
3. Pemerintah akui jumlah orang yang dites turun
Ilustrasi Tes Usap/PCR Test. IDN Times/Hana Adi PerdanaHal lain yang disampaikan oleh Luhut yakni jumlah orang yang dites mengalami penurunan. Hal tersebut terjadi seiring dengan kebijakan pemerintah yang menghapus kewajiban tes COVID-19 bagi pengguna transportasi di dalam negeri. Padahal, tes COVID-19 tetap dibutuhkan untuk keperluan pelacakan penyakit yang bersumber dari virus Sars-CoV-2 itu.
"Untuk tetap dapat mengidentifikasi kasus dan menghindari potensi lonjakan kasus dengan cepat, maka pemerintah meminta kepada seluruh daerah untuk kembali memperkuat kapasitas testing dan tracing," ujarnya.
Ia pun mengakui dengan anjloknya jumlah orang yang dites mengakibatkan angka tingkat penularan COVID-19 meningkat. Padahal, pemerintah menetapkan batas ideal positivity rate berada di bawah angka 5 persen.
Baca Juga: Kemenkes: 265 Pasien Balita Meninggal Selama Gelombang Omicron di RI
Berita Terkini Lainnya
