Wow! Anggaran Bansos Kabupaten Bekasi Rp49 M Tapi Realisasi 0 Persen
Mendagri cek realisasi anggaran Kabupaten Bekasi dan Depok
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian berkunjung ke Kabupaten Bekasi dan Kota Depok, Jawa Barat, untuk mengecek realisasi APBD 2021. Selain itu, kedatangan Tito juga bertujuan untuk mengecek langsung penyaluran bantuan sosial (bansos).
“Hari ini, Jumat (21/7/2021), Bapak Mendagri melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Bekasi dan Kota Depok untuk mengecek langsung penyaluran bantuan sosial dan realisasi APBD, terutama untuk daerah yang realisasinya dinilai masih rendah,” kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Benni Irwan dalam keterangan tertulisnya.
Baca Juga: Kapolri Pastikan Penyaluran Bansos Saat PPKM Darurat Tepat Sasaran
1. Realisasi anggaran Kabupaten Bekasi sangat rendah, anggaran bansos saja Rp49 M, tapi 0 persen realisasi
Alasan Tito berkunjung ke Kabupaten Bekasi karena wilayah tersebut memiliki realisasi anggaran rendah. Hal itu berdasarkan data Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) per 15 Juli 2021.
Benni menerangkan, realisasi pendapatan Kabupaten Bekasi baru sebesar 40,59 persen dan realisasi belanjanya sebesar 30,62 persen. Data alokasi anggaran dan realisasi BTT dan bansos dalam APBD TA 2021, Kabupaten Bekasi memiliki anggaran bansos Rp49.013.377.000. Namun, nilai tersebut belum terealisasi atau 0 persen.
"Sedangkan anggaran untuk BTT sebesar Rp50.000.000.000 sudah terealisasi Rp36.108.676.901 atau 72,22 persen.
Sementara, berdasarkan data dari Kementerian Keuangan dan Laporan Pemda, data diolah 17 Juli 2021, total realisasi anggaran refocusing 8 persen DBH/DAU TA 2021 di Kabupaten Bekasi tercatat 62,9 persen. Berikut rinciannya:
- penanganan COVID-19 0,0 persen
- Dukungan vaksinasi 1,16 persen
- Dukungan pada kelurahan dalam rangka penanganan pandemik COVID-19 0,0 persen
- Inakesda dalam rangka penanganan COVId-19 0,0 persen
- Belanja kegiatan kesehatan lainnya dan kegiatan prioritas 64,06 persen.
Baca Juga: Pekan Ini, 9.998 PKL Kabupaten Malang Terima Bansos