KPK Bantah Penetapan Tersangka Imam Nahrawi karena Ada 'Aktor Taliban'
KPK sudah mulai penyidikan pada 28 Agustus lalu
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah menegaskan penetapan status tersangka bagi mantan Menpora Imam Nahrawi tidak ada kaitannya dengan disahkannya revisi UU mengenai komisi antirasuah. Sebab, surat perintah dimulainya penyidikan bagi Menteri dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu sudah dikeluarkan sejak (28/8) lalu.
Ia juga membantah penetapan tersangka Imam lantaran ada 'aktor Taliban' di dalam komisi antirasuah. Aktor Taliban yang disebut itu diduga merujuk kepada pengaruh dari penyidik senior Novel Baswedan. Pernyataan itu sempat diteriakan oleh demonstran dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII).
Menurutnya, Imam ditetapkan sebagai tersangka setelah memiliki bukti-bukti yang kuat.
"Penyidikan kasus suap terkait dengan penyaluran pembiayaan dengan skema bantuan pemerintah melalui Kemenpora untuk KONI tahun anggaran 2018 dan dugaan penerimaan lainnya dengan tersangka IMR (Imam Nahrawi) dan asisten pribadi Menpora MIU (Miftahul Ulum) telah dilakukan sejak 28 Agustus," kata Febri memaparkan melalui keterangan tertulis pada Jumat kemarin.
Artinya, ia menegaskan, penetapan status tersangka terhadap Imam, jauh sebelum isu revisi UU KPK berkembang. Isu tersebut mulai berkembang pada awal September. Lalu, kapan Imam dipanggil ke KPK dengan status sebagai tersangka?
Baca Juga: [BREAKING] Jokowi Pilih Hanif Dhakiri Gantikan Imam Nahrawi
1. KPK segera panggil Imam Nahrawi untuk diperiksa sebagai tersangka
Juru bicara Febri Diansyah mengatakan KPK segera memanggil mantan Menpora Imam Nahrawi untuk diperiksa sebagai tersangka. Apabila itu yang terjadi, maka tinggal menunggu waktu ia ditahan. Febri berharap Imam bersikap kooperatif dengan memenuhi panggilan tersebut.
"Saya sudah cek ke tim bahwa dalam waktu tidak terlalu lama tersangka Menpora juga akan dipanggil. Kami harap ada sikap kooperatif nanti saat dipanggil oleh penyidi," kata Febri pada Jumat malam di gedung KPK.
Jadwal pemeriksaan Imam akan menyesuaikan dengan kepentingan para penyidik.
"Tentu penyidik perlu menyusun rencana-rencana gitu ya, sesuai dengan rencana dan strategi yang telah disusun oleh penyidik tersebut," tutur dia lagi.
Baca Juga: Jokowi: Tidak Ada Istilah Pengembalian Mandat di UU KPK