Soal Haji Mandiri, Anggota DPD Asal Aceh: Tidak Harus Tahun Ini

2. Dua kesempatan yang dimiliki Aceh sehingga bisa membuat aturan penyelanggaraan haji secara mandiri

Anggota Komite III Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang juga membidangi bidang agama ini menjelaskan, saat ini Aceh memiliki dua kesempatan sehingga dianggap berpeluang untuk membuat aturan penyelanggaraan haji secara mandiri.

Kesempatan pertama yakni secara regulasi berupa Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Sedangkan kedua, secara historis dengan Kerajaan Arab Saudi. Aceh dikatakan sudah lama menjalin hubungan dengan negara Islam tersebut, salah satunya buktinya adalah berdirinya Baitul Asyi di sana.

“Jadi dua hal ini, yakni kesempatan secara regulasi dan kesempatan secara historis, bisa kita kaji dan dalami untuk kemudian kita berikan kesempatan. Kemudahan nantinya (yang didapatkan) Aceh bisa menyelenggarakan dan mengelola haji sendiri,” jelas Fadhil.

3. Tak harus tahun ini, sebab masih harus dilakukan kajian untuk merealisasikan penyelenggaraan haji secara mandiri

Untuk merealisasikan aturan terkait penyelenggaraan haji secara mandiri, dikatakan Fadhil, tidak harus dilakukan langsung dalam tahun ini, namun mungkin bisa terlaksana di tahun-tahun selanjutnya.

Selain itu, regulasi yang telah ada, harus kembali dikaji lebih mendalam dengan melibatkan pakar dan pihak-pihak terkait. Dua poin kesempatan yang telah ada harus dimanfaatkan untuk memperkuat pasal tersebut.

“Untuk hal ini kita masih perlu pakar-pakar, pemerintah, legislatif, dan semua elemen untuk memberikan masukan baru kita perjuangkan bersama-sama di pemerintah pusat.”

Fadhil kembali menegaskan, apa yang disampaikannya adalah memontum untuk kembali mengingat dan memperkuat regulasi yang ada. Khususnya terkait pasal penyelenggaraan dan pengelolaan ibadah haji yang ada di dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh.

“Saya bilang bahwa ini adalah kesempatan bagi eksekutif dan legislatif agar memperkuat regulasi,” imbuhnya.