TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times
© 2024 idntimes.com by IDN Media
Home News Indonesia

Putusan Pengadilan Tolak Permohonan PKPU terhadap Pertamina Foundation

Ajukan 16 bukti berupa dokumen

Kantor Pusat PT Pertamina (Persero) (IDN Times/Hana Adi Perdana)
Verified
Pertamina

Jakarta, IDN Times - Majelis Hakim menolak permohonan PKPU yang diajukan oleh Moh. Adang Zakaria, Cs terhadap Pertamina Foundation. Hal itu dibacakan Majelis Hakim dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Selasa (13/7/2021) yang dihadiri kuasa hukum Para Pemohon dan Termohon.

Putusan tersebut menyatakan utang yang didalilkan para pemohon tidak dapat dibuktikan dan tidak memenuhi ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Baca Juga: Beri Bukti, Permohonan PKPU kepada Pertamina Foundation Harus Ditolak

1. Terkait program Gerakan Menanam Pohon

Pertamina Foundation. (Dok. Pertamina)

Aldres J Napitupulu, SH dari NKHP Law Firm selaku Kuasa Hukum Pertamina Foundation menjelaskan bahwa perkara ini berawal dari adanya pihak-pihak yang mengaku sebagai relawan yang memiliki tagihan kepada Pertamina Foundation terkait program Gerakan Menanam Pohon (GMP).

Padahal, sebelumnya telah ada Putusan Mahkamah Agung yang menyatakan seluruh pembayaran yang dilakukan terkait GMP merupakan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara.

Di samping itu, uang sisa anggarannya merupakan bagian dari barang bukti yang telah dirampas untuk negara sesuai perintah dalam Putusan Mahkamah Agung.

2. Bukti Para Pemohon dinyatakan tidak akurat

Ilustrasi sidang (IDN Times/Aryodamar)
Lanjutkan membaca artikel di bawah

Editor’s picks

Ketika proses pembuktian, Pertamina Foundation mengajukan 16 bukti berupa dokumen yang membuktikan tidak adanya utang kepada Para Pemohon PKPU.

Di antara bukti-bukti tersebut terdapat pula Pendapat Hukum (Legal Opinion) dari Jaksa Pengacara Negara (JPN) yang menyatakan, Pertamina Foundation tidak memiliki kewajiban pembayaran ke pihak mana pun terkait program GMP.

"Bahkan sebaliknya Pertamina Foundation yang berhak mengajukan tuntutan baik secara pidana maupun perdata terhadap para pihak yang telah menerima uang program GMP," jelas Aldres dalam keterangan resmi.

Adapun bukti-bukti Para Pemohon PKPU berupa data dari aplikasi Twitgreen yang sebelumnya dinyatakan tidak akurat oleh Mahkamah Agung dalam Putusan No 1132 K/Pid.Sus/2018 sehingga tidak dapat membuktikan kebenaran dalilnya.

"Para Saksi yang diajukan Para Pemohon juga tidak dapat menerangkan, jumlah pohon yang telah ditanam maupun jumlah tagihannya kepada Pertamina Foundation," lanjutnya.

Baca Juga: Ahli Hukum Tegaskan Pertamina Foundation Tidak Berutang Terkait GMP

Topik:
Pertamina
foundation
PKPU
Pengadilan
Topik Populer:
Haji 2024
Thailand Open 2024
Quiz

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya

Moeldoko Heran Isu Ponpes Al Zaytun Selalu Heboh Jelang Pemilu

PPP Sudah Merapat ke PDIP, Zulhas Klaim KIB Masih Kompak

Hacker Rusia Sebarkan Virus Lewat Iklan Mobil Murah

Kejagung Ragukan Asal Duit Rp27 M dari Irwan Hermawan

Ketua Bawaslu Usulkan Pilkada 2024 Ditunda, Rawan Gangguan Keamanan

Resmi Ditahan, KY Bakal Periksa Etik Hasbi Hasan

DPR Belum Bahas RUU Perampasan Aset, Menkumham: Kami Lobi Terus

Hong Kong Akan Setop Impor Produk Laut jika Jepang Buang Limbah Nuklir

Kejagung Ungkap Sosok Pengembali Rp27 M ke Irwan Hermawan: Inisial S

ASEAN-China Sepakati Panduan Percepatan Negosiasi Laut China Selatan