Deretan Konflik yang Terjadi Akibat Proyek Strategis Nasional!

2. Sirkuit Mandalika, buntut penggusuran lahan sejak era Soeharto

Penggusuran lahan di Kuta Mandalika, Pulau Lombok terjadi dalam waktu cukup panjang, yakni sejak 1991 hingga 2021. Proyek penggusuran lahan yang dilakukan pada rezim Orde Baru Soeharto kemudian berlanjut ke rezim Presiden Jokowi.

Proyek pengembangan perkotaan dan pariwisata Mandalika, yang terletak di pulau Lombok, merupakan pembangunan pariwisata besar-besaran yang mayoritas didanai Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB). Mereka mengucurkan pinjaman sebesar 248,4 juta dolar atau sebesar 78,5 persen dari total pendanaan proyek.

Sirkuit Mandalika mulai dibangun pada tahun 2019 silam, sebanyak 120 Kartu Keluarga (KK) warga setempat harus kehilangan tempat tinggal, yang berlokasi di dua Dusun Ebunut dan Dusun Ujung Lauk Mandalika.

"Ada 120 KK sudah pindah ke Dusun Rangkap atau kampung Hijrah Desa Kuta Mandalika," ujar Kepala Dusun Ebunut Desa Kuta Mandalika, Rahmat Panye pada Jumat, 8 April 2022.

Akibat dari pembangunan ini, banyak masyarakat adat dipaksa keluar dari lahan. Masyarakat agraris dihadapkan pada hilangnya mata pencaharian. Padahal, mereka sudah bermukim sejak dahulu, turun menurun dari nenek moyang.

Masyarakat Adat Sasak di Lombok menyatakan enggan bermusyawarah kepada instansi pemerintah terkait dampak yang dirasakan akibat pembangunan di kawasan Mandalika. Hal ini disebabkan, proses pembebasan tanah yang dilakukan secara paksa, tidak adil, dan tak manusiawi. 

"Sebanyak 91 persen responden merasa bahwa kekhawatiran mereka terhadap dampak negatif proyek Mandalika tidak ditanggapi secara serius oleh ITDC dan AIIB," ujar peneliti KPPII Sayyidatihayaa Afra, dikutip dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulawesi Selatan.

Menurut laporan bulan Mei 2022 yang dibuat para pembela HAM, banyak masyarakat terpaksa menjadi tunawisma sebagai akibat dari penggusuran secara paksa. Lebih dari 100 keluarga terpaksa tinggal di samping lokasi konstruksi di dekat trek balap MotoGP.

“Atas nama masyarakat adat yang terkena proyek, nelayan, kaum perempuan, dan anak-anak di kawasan proyek pariwisata Mandalika, kami menuntut agar AIIB segera menghentikan pemberian pinjaman kepada pemerintah Indonesia dan ITDC serta memperhitungkan dampak HAM," ujar Koordinator Koalisi Pemantau Pembangunan Infrastruktur Indonesia, Mochammad al Amien.

"Karena dampak sosial yang dirasakan masyarakat, segera pemerintah harus implementasikan rekomendasi PBB, untuk menghentikan pemiskinan yang melumpuhkan masyarakat yang terkena dampak proyek sebagai akibat keberadaan proyek Mandalika," tutupnya.