Pos Indonesia Ungkap Strategi Penyaluran Sembako di Makassar
Penerima bansos sembako naik 300 persen
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - PT Pos Indonesia (Persero) menyalurkan bansos sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH) tahap 2 di Makassar, Sulawesi Selatan, dengan peningkatan jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebesar 300 persen.
“Alokasi di Kantor Cabang Utama (KCU) Makassar tahap 1 sebanyak 8.326 KPM. Tahap 2 sekitar 21 ribu. Ada peningkatan kurang lebih 300 persen,” kata Satgas Bansos KCU Makassar, Firman Taufik.
Meski mengalami lonjakan KPM cukup tinggi, Firman menyebutkan bahwa pihaknya tak mengalami kendala dalam penyaluran. Guna memastikan bansos tersalurkan dengan cepat dan tepat sasaran, dilakukan penambahan jumlah petugas juru bayar dan jumlah titik penyaluran.
“Pada prinsipnya kita ingin pembayaran dilakukan dengan cepat agar dana bisa diterima KPM. Kaitannya dengan itu jika jumlahnya melebihi ekspektasi di awal, maka petugas juru bayar akan kita tambah, titik bayar ditambah disesuaikan dengan domisili KPM sehingga KPM tidak perlu keluar ongkos banyak untuk ke titik penyaluran. Tahap 2 perlu kita susun kembali bahwa ketika jumlah KPM banyak akan kita tambah titik pembayaran sehingga bisa dapat tersalurkan,” katanya.
Baca Juga: PT Pos Indonesia Komitmen Tuntaskan Penyaluran Bansos Sembako dan PKH
1. Kedepankan akuntabliitas
Adapun metode penyaluran yang digunakan melalui tiga cara, yakni dibagikan di Kantor Pos, komunitas, dan diantarkan langsung ke rumah KPM bagi lansia, disabilitas, maupun yang sedang sakit.
Firman menilai, dengan menerapkan cara tersebut penyaluran bansos sembako dan PKH dapat berjalan sesuai target. “Persentase pembayaran jelang Idul Adha 75 persen sehingga mayoritas KPM menerima dana sebelum Idul Adha,” tambah Firman.
Ia pun menegaskan, Pos Indonesia terus mengedepankan akuntabilitas sehingga data yang tersalurkan dapat dipertanggungjawabkan kepada pemberi kerja, dalam hal ini Kementerian Sosial (Kemensos). Untuk itu Pos Indonesia membekali petugas juru bayar dengan aplikasi PGC (Pos Giro Cash) agar setiap penyaluran dapat dilaporkan realtime.
“Pembayaran dilakukan melalui aplikasi yang dipegang oleh petugas juru bayar. KPM harus menyediakan dokumen kependudukannya sehingga saat dilakukan pembayaran tidak menemui kendala. Aplikasi kami dilengkapi geotagging dan memotret wajah maupun rumah penerima,” ucapnya.
Mengenai penggunaan aplikasi Pos Giro Cash, Firman menilai hal tersebut menjadi keunggulan layanan yang diberikan Pos Indonesia.
“Beberapa kelebihan kenapa pembayaran dilakukan melalui PT Pos, yaitu pembayaran dilakukan melalui platform digital yang terhubung ke database sehingga realisasi bayar pada hari itu bisa diketahui oleh pihak pemberi kerja, dalam hal ini Kemensos. Di aplikasi kita dilengkapi foto penerima sehingga kecil kemungkinan terjadi salah bayar, pembayaran oleh PT Pos tanpa potongan satu sen pun, jika KPM kondisi tidak memungkinkan mengambil dana cukup dilaporkan ke pihak kami dan akan kami lakukan kunjungan ke rumah KPM untuk pembayaran,” ujarnya.
Baca Juga: Pos Indonesia Gaet Ekspedisi Swasta buat Kirim Surat Suara Pemilu 2024