DJKA Gelontorkan Subsidi Lebih Dari Rp 2,5 Triliun

2. Penyelenggaran dilakukan sesuai aturan

Lebih jauh Risal mengutarakan bahwa pembiayaan PSO dan subsidi KA Perintis ini dilakukan sesuai dengan Pasal 153 Undang-Undang No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian yang menjelaskan mengenai skema pemberian subsidi angkutan orang dengan kereta api. 

Dalam hal ini, PSO diberikan untuk menutup selisih tarif operasional layanan kelas ekonomi yang sudah dihitung oleh penyelenggara sarana perkeretaapian dengan tarif yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah. 

Sementara subsidi KA Perintis diberikan untuk menutup biaya operasional layanan kereta api yang lebih tinggi dari pendapatan berdasarkan tarif yang ditetapkan oleh pemerintah.

“Kami berharap melalui PSO dan subsidi KA Perintis ini, masyarakat dapat lebih mudah mengakses layanan angkutan massal kereta api dengan harga yang sangat terjangkau,” tutur Risal.