Ramai Petisi WFH, PJ Gubernur DKI: Itu Kebijakan Tiap Perusahaan
Pemprov DKI Jakarta tidak membuat regulasi soal WFH!
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakara, IDN Times - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, mengatakan kebijakan bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) diserahkan ke masing-masih perusahaan. Ia menegaskan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak membuat regulasi terkait hal tersebut.
Terlebih, kata Heru, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) telah dicabut pemerintah pusat. Pihaknya kini hanya bisa mengimbau perusahaan untuk WFH, apabila Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi adanya cuaca ekstrem.
"Masing-masing kebijakan WFH, silakan saja," kata Heru dikutip dari ANTARA, Kamis (5/1/2023).
Baca Juga: Jalanan Macet Lagi, 15 Ribu Orang Tandatangani Petisi Kembalikan WFH
1. Beberapa perusahaan ada yang menerapkan WFH
Heru menyampaikan ada beberapa pelaku usaha di Jakarta Selatan yang telah menerapkan kebijakan WFH, setelah terdampak cuaca ekstrem. Karena itu, ia mempersilakan semua perusahaan memutuskan kebijakan tersebut secara masing-masing.
"Silakan masing-masing klaster terdampak, seperti kemarin di (Jalan) Kapten Tendean, Buncit kantor sekitar sana silakan saja ambil kebijakan masing-masing," ucap dia.
Pernyataan ini juga disampaikan Budi terkait munculnya petisi untuk mengkaji kebijakan bekerja dari kantor atau Work From Office (WFO) 100 persen, karena terjadinya kemacetan di DKI Jakarta.
Editor’s picks
Petisi ini dibuat seorang warganet bernama Riwaty Sidabutar, yang kini telah ditandatangani 18 ribu tanda tangan dari warganet lainnya.
Baca Juga: Waspada Gelombang Tinggi 6 Meter Ancam Selatan Jatim hingga NTT