Jika Freeport Masih Bandel, Jokowi Akan Turun Tangan!

Semua berawal dari perubahan status.

Masalah ini awalnya timbul ketika pemerintah memutuskan untuk mengubah status Freport di Indonesia dari Kontrak Karya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus pada 10 Februari 2017 lalu. Freport enggan menyetujui perubahan itu karena mereka menilai ada beberapa hal yang merugikan mereka. 

Salah satu poin penting yang menjadi keberatan mereka adalah dalam IUPK, pemerintah memiliki posisi lebih tinggi dalam hal pemberian izin. Hal ini berbeda ketika status mereka masih KK. Konsekuensi lain adalah Freeport harus melepas 51 persen sahamnya kepada pemerintah atau perusahaan swasta nasional.

Freeport saat ini hanya memiliki waktu 120 hari untuk menyelesaikan masalah ini sejak diterimanya pemberitahuan tentang negosiasi tersebut. Sebaliknya, apabila tidak ada jalan keluar terhadap permasalahan ini, perusahaan emas terbesar di dunia tersebut mengancam akan membawanya ke Mahkamah Arbitrase Internasional.