Janggal, Penggerebekan Beras Maknyuss Dipermasalahkan

Harusnya ada pembuktian di lapangan. 

Ombudsman juga menyoroti langkah Satgas dalam menginformasikan harga jual beras tersebut. Menurut mereka, satgas seharusnya melakukan pengecekan terlebih dahulu. Ombudsman menilai harga yang diumumkan oleh Satgas tak sesuai dengan kenyataan di lapangan. 

Pemerintah tak sepenuhnya bisa mengendalikan harga.

Kejanggalan ketiga adalah terkait Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 41 Tahun 2107. Regulasi yang terbit justru setelah penggerebekan itu seolah membuat pemerintah bisa mengendalikan harga. Padahal banyak faktor yang menentukan mahal tidaknya harga beras tersebut, salah satunya adalah stok beras itu sendiri.

Dikhawatirkan ada kriminalisasi.

Selain disorot oleh Ombudsman, kasus penggerebekan itu juga mendapat perhatian dari berbagai pihak. Salah satunya adalah Mantan Staf Khusus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Said Didu. Dia mengkhawatirkan adanya kriminalisasi dalam kasus ini. Said meminta agar pemerintah melindungi kepentingan petani. Dia menilai harga mahal yang diberikan PT IBU tak masalah, asal petanilah yang diuntungkan.

PT IBU sebagai produsen sendiri telah membantah semua tudingan. Melalui salah satu petingginya, Jo Tjong Seng, mereka mengklaim bahwa gabah yang digunakan didapat langsung dari petani dengan kualitas lebih baik.