TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

JK Lantik Kepala BIN dan Beberapa Menteri Jadi Pengurus Dewan Masjid

JK mengingatkan DMI tidak berorientasi politik

ANTARA FOTO/Wira Suryantala

Jakarta, IDN Times - Wakil Presiden Jusuf Kalla hari ini mengukuhkan pengurus pimpinan pusat Dewan Masjid Indonesia (DMI) masa khidmat 2017-2022 di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat.

1. Pejabat negera ikut jadi pengurus

freemalaysiatoday.com

Sejumlah pejabat tinggi dan tokoh negara menjadi pengurus DMI, di antaranya Menteri Lukman Hakim Saifuddin, tokoh Muhammadiyah Din Samsuddin, ahli tafsir Alquran Quraisy Shihab, Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar. 

Ada juga Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan, Wakapolri Komjen Syafruddin, Menteri Agraria Sofyan Djalil, Menkominfo Rudiantara, dan Gubernur Jakarta Anies Baswedan.

Baca juga: Jusuf Kalla Prihatin Lihat Media Sosial di Indonesia Banyak Sebarkan Ujaran Kebencian, Kalau Kamu?

JK mengatakan, masjid di Indonesia merupakan masjid dengan jumlah terbesar di dunia, yakni mendekati 900.000 unit, karena jumlah muslim terbanyak di dunia. Artinya, jika penduduk Islam di Indonesia 330 juta maka setiap 250 orang ada satu masjid atau musala.

Karena itu, kata Wapres, mengingatkan kepada pengurus DMI agar amanah menjalankan fungsi masjid dengan sebaiknya, yakni memakmurkan dan dimakmurkan masjid. Selain tempat ibadah, masjid sebagai tempat dakwah, pendidikan, hingga mendorong ekonomi umat. 

"Silaturahmi mendorong ekonomi umat, pusat pendidikan, tempat kesehatan, dan fungsi lain harus kita jalanlan untuk mencapai bagaimana kita memakmurkan dan dimakmurkan," kata dia. 

2. Tidak berorientasi politik dan mendorong ekonomi umat

ANTARA FOTO/Wira Suryantala

Dalam kesempatan ini, pria yang akrab disapa JK itu mengingatkan beberapa hal. Di antaranya soal fungsi masjid sebagai tempat ibadah yang bukan berorientasi politik.

"DMI tak berorientasi politik. Ada teman-teman yang juga pengurus parpol itu tentu masing-masing, hak masing-masing. Di sini (pengurus) juga ada Wakapolri, bukan sebagai Wakapolri tapi sebagai umat yang dekat dengan masjid," ujar JK dalam sambutannya, Jumat (12/1).

Memasuki tahun politik, JK menegaskan, tempat ibadah, termasuk masjid harus bebas dari politik. Larangan tersebut sudah diatur dalam undang-undang.

"Tidak boleh, tempat ibadah sekolah kan gak boleh. Itu diatur undang-undang loh," ujar JK usai memberikan sambutan.  

Baca juga: Dihadapan Kader Partai Golkar, Jusuf Kalla Sampaikan 4 Pesan Fenomenal Ini

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya