Pemilu Damai dan Berintegritas Hanya Seremonial, Kenapa?

2. Kedua kubu berjanji melaksanakan kampanye pemilu yang aman, tertib, damai, berintegritas, tanpa hoaks, politisasi SARA, dan politik uang

Setelah pawai keliling di Jalan Medan Merdeka, pasangan nomor urut 1, Joko 'Jokowi' Widodo-Ma'ruf Amin maupun paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, beserta 16 ketua partai politik peserta Pemilu 2019, serta calon anggota DPD membacakan janji kampanye di hadapan hadirin.

Berikut isi deklarasi kampanye damai tersebut:

"Kami, Peserta Pemilu Tahun 2019 beserta Tim Kampanye dan para
pendukung, berjanji:
Mewujudkan Pemilu yang Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
Melaksanakan Kampanye Pemilu yang aman, tertib, damai, berintegritas, tanpa hoax,
politisasi SARA dan politik uang.
Melaksanakan kampanye berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku"

Tapi pada praktiknya usai deklarasi kampanye damai dan berintegritas, kedua pasangan calon dan kubunya saling sindir hingga menghujat di media arus utama maupun media sosial. Bahkan terjadi kampanye hitam dan kampanye negatif.

3. Menangkal hoaks dan kampanye hitam dengan edukasi politik kepada pemilih

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan, perlunya penekanan bagi penyebar hoaks jelang pemilu dapat dilakukan dengan menggunakan dua strategi, yakni daring (online) dan luring (offline).

Titi menjelaskan strategi daring bisa melalui kerja sama dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). Sementara, untuk strategi luring, bisa dilakukan dengan meningkatkan literasi digital pemilih.

“Karena upaya paling efektif untuk menolak kampanye jahat adalah pemilih yang cerdas, punya nalar yang baik dalam memilah informasi. Online penting tapi offline juga harus dioptimalkan,” ujar Titi, dikutip dari laman resmi Perludem, Minggu (24/2).

Titi menegaskan kepada seluruh pihak harus memberikan pendidikan literasi digital tersebut. Menurutnya, saluran pendidikan tersebut yang paling efektif yakni melalui kelompok-kelompok kecil dan terdekat.

“Jadi yang berbasis kelompok pergaulan (peer group) menurut saya paling efektif. Kemudian keluarga, perempuan, anak muda, kelompok agama,” kata dia.

Sementara, Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Eriko Sotarduga mengatakan kampanye negatif memang diperbolehkan dalam undang-undang, namun harus tetap menggunakan data dan fakta. Ia pun mengintakan jangan sampai melakukan kampanye negatif menggunakan ilusi.

Menurut Eriko, kampanye memang bisa dilakukan melalui beberapa cara. Bisa melalui kampanye positif dan negatif. Namun, yang dilarang adalah kampanye hitam. Kampanye negatif memang bisa dilakukan asalkan memiliki data-data yang tepat dan sesuai fakta.

"Kalau kampanye negatif menyampaikan dengan data-data bahwa ini lebih baik dengan seperti ini, komparasinya ini, ternyata ini masih belum, itu sah-sah saja. Silakan saja," kata Eriko di Gedung DPR RI, Selasa 16 Oktober 2018.

Eriko mengingatkan apabila memang ingin menyampaikan kampanye negatif, harus benar-benar menyampaikan sesuatu yang nyata sesuai fakta dan bukan ilusi.

"Tentu dengan data, tentu dengan sesuatu yang benar-benar nyata. Jangan berupa misalnya ilusi-ilusi. Ini yang sering terjadi, menyampaikan kampanye negatif dengan ilusi-ilusi, dengan perbandingan-perbandingan yang tidak dengan data sesungguhnya," kata dia.

4. Kampanye negatif rawan pelanggaran

Komisioner KPU Ilham Saputra mengatakan apabila di dalam kampanye negatif mengandung unsur menjelek-jelekkan orang lain, hal tersebut tak sesuai dengan aturan. Kampanye negatif sejatinya sangat rawan tindak pelanggaran dalam kampanye.

“Tapi kalau memang (isi kampanye negatif) memang seperti itu ya, tentu saja rawan terhadap pelanggaran,” kata dia.

Melansir dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) RI Nomer 23 tahun 2018 Bab VII pasal 69, bahwa dalam kegiatan kampanye ada larangan dan sanksi yang tertulis. Salah satunya adalah pasal 69 ayat 1 poin b dan c yang membahas bahwa dalam kampanye peserta dan tim kampanye dilarang untuk melakukan tindakan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mengihina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain.

Selain itu tertulis juga pada poin d di pasal yang sama bahwa menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat adalah perbuatan yang dilarang selama kampanye.

Dalam PKPU jelas tertulis bahwa setiap pelangaran yang dilakukan ada sanksinya. Penjelasan tersebut tertulis di pasal 74. Mulai dari peringatan tertulis, penurunan atau pembersihan Bahan Kampanye atau Alat Peraga Kampanye; dan/atau penghentian Iklan Kampanye di media cetak, media elektronik, media dalam jaringan, media sosial, dan lembaga penyiaran. 

Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePI) Jeirry Sumampow menyebut, hingga saat ini masih banyak aturan kampanye yang masih belum jelas. Sehingga mengakibatkan kebingungan peserta pemilu dan masih ada pelanggaran kampanye.

Berbeda dengan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan, menurut dia banyaknya pelanggaran yang terjadi selama masa kampanye bukan disebabkan karena kurangnya sosialisasi aturan dari KPU terkait aturan.

Ia mengklaim, KPU sudah memberikan sosialisasi yang cukup kepada para peserta pemilu terkait aturan kampanye. Masih ditemukannya sejumlah pelanggaran aturan karena peserta pemilu memang tidak menaati aturan kampanye.