Indonesia Berambisi Jadi Anggota Dewan Keamanan PBB? Selesaikan Dulu Pekerjaan Rumah Ini!
Masih terlalu banyak diskriminasi dan intoleransi di negara ini
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Indonesia berambisi untuk menjadi Anggota Non-Permanen Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020. Pernyataan ini disampaikan Wakil Presiden Jusuf Kalla di depan Majelis Umum PBB pada 23 September 2016 lalu. Kalla menilai PBB perlu melakukan reformasi agar semakin tangguh dan relevan di abad 21.
Baca Juga: Tetap Dihukum Mati, Marry Jane Lancar Nyanyikan Lagu Indonesia Raya
Menurut Wapres Jusuf Kalla dan Menlu Retno Marsudi, inilah kontribusi Indonesia...
Dalam pidatonya, ia menekankan komitmen Indonesia terhadap multilateralisme dalam menghadapi isu perubahan iklim, maritim, terorisme, perdamaian, dan hak asasi manusia. "Indonesia adalah advokat multilateralisme sejati. Ini inheren dalam DNA kami...dalam sejarah pendirian bangsa...dalam konstitusi kami", ujarnya di depan ratusan pemimpin dunia.
Dilansir dari Jakarta Globe, Menlu Retno Marsudi juga menyebutkan Indonesia sanggup menambah 4.000 pasukan perdamaian pada 2019 sebagai bentuk komitmen menjadi Anggota Non-Permanen Dewan Keamanan PBB untuk membantu menstabilkan wilayah-wilayah yang sedang tenggelam dalam konflik.
Patrialis Akbar, mantan Menteri Hukum dan HAM yang kini menjabat sebagai hakim Mahkamah Konstitusi, sempat memberi pernyataan bahwa prinsip hak asasi manusia di Indonesia harus dibatasi ajaran-ajaran agama. Konsekuensinya, berdasarkan logika Patrialis, LGBT memiliki status ilegal di negara ini layaknya di Nigeria, Somalia, bahkan Irak sendiri yang disebutkan Jusuf Kalla sedang dalam masalah besar.
Rakyat Indonesia pasti berharap sebelum pemerintah memutuskan untuk menduduki posisi elit di Dewan Keamanan PBB, negara ini bisa terlebih dulu menjamin bahwa prinsip toleransi beragama dan hak asasi manusia akan dijalankan dengan baik. Jika hal ini bisa dicapai, posisi Indonesia pun akan semakin kuat di Dewan Keamanan PBB sebab mendapat dukungan penuh dari masyarakat, bukan sekadar retorika.
Baca Juga: PBB Butuh Bantuan Indonesia Untuk Hentikan Kekerasan di Papua, Apa yang Terjadi?