TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Khofifah dan Gus Ipul Pamer Pencapaian Soal Layanan Publik

#PilkadaSerentak2018 Percaya yang mana?

Dok IDN Times/Istimewa

Surabaya, IDN Times - Topik Debat Pilgub Jatim terakhir adalah tentang layanan publik. Salah satu yang ditanyakan panelis adalah mengenai indeks administrasi yang buruk. Indeks ini merupakan indikasi rasa tak percaya masyarakat kepada pemberi layanan.

Masing-masing calon gubernur, Khofifah Indar Parawansa dan Saifullah Yusuf (Gus Ipul), diberikan pertanyaan tentang gagasan untuk mengakselerasi layanan publik demi mengembalikan kepercayaan warga.

1. Khofifah membanggakan Sistem Layanan Rujukan Terpadu di Kementerian Sosial  

Dok IDN Times/Istimewa

Seperti diketahui, sebelum mencalonkan diri sebagai calon gubernur Jatim, Khofifah terlebih dulu menjadi menteri sosial di kabinet Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya, apa yang telah dilakukannya sebagai menteri sosial bisa menjadi modal untuk memimpin Jawa Timur dengan lebih baik dalam hal layanan publik.

Satu program yang ia tawarkan untuk hal ini adalah Sistem Layanan Rujukan Terpadu yang ia sebut “bukan mimpi”. Khofifah berkata,”Ini kami laksankan di Kemensos. Rakyat kecil mau dapat beasiswa, tahu mau ke mana. Ini tinggal kami lakukan dan bisa diakses oleh seluruh masyarakat Jawa Timur. Kami berharap ini akan jadi kelengkapan public service.”

2. Gus Ipul mengatakan apa yang digagas Khofifah sudah dilakukan di Jawa Timur

Dok.IDN Times.com/Istimewa

Seakan tak ingin kalah, Gus Ipul menyebut ia dan Soekarwo juga sudah menjalankan program serupa. “Sebenarnya apa yang disampaikan Bu Khofifah bukan sesuatu yang baru. Di Jatim yang seperti itu sudah jalan,” ucapnya. Ia pun menegaskan bahwa masyarakat memang memerlukan sebuah fasilitas yang mengakomodasi aspirasi mereka.

“Bagaimana memfasilitasi publik untuk menyampaikan keluhan? e-complain sangat dibutuhkan,” kata dia. Hanya saja, ia mengakui ada masalah untuk integrasi. Artinya, keluhan yang disampaikan harus bisa diterjemahkan ke dalam kebijakan serta program yang tak saling tumpang tindih. 

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya