Nelayan Menang Gugatan, SK Ahok Tentang Reklamasi 3 Pulau Dibatalkan

Sidang kedua yang membahas izin reklamasi Pulau F juga berakhir dengan putusan serupa.

Sidang berikutnya menyoal pemberian izin reklamasi Pulau F kepada PT Jakarta Propertindo. Pada 22 Oktober 2015 lalu Gubernur DKI Jakarta telah menerbitkan Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2268 Tahun 2015 tentang Pemberian Izin Reklamasi Pulau F kepada PT Jakarta Propertindo.

Sama seperti sidang pertama, Majelis Hakim juga memenangkan gugatan para nelayan. Majelis Hakim mendasarkan putusan tersebut pada keyakinan bahwa penerbitan izin oleh gubernur tak mengandung unsur yang berkaitan dengan kepentingan umum dalam pembangunan.

Di sidang tersebut Majelis Hakim juga menyebut bahwa para penggugat, yakni komunitas nelayan, sangat dirugikan oleh penerbitan izin reklamasi Pulau F. Dengan putusan ini maka PT Jakarta Propertindo harus menghentikan semua kegiatannya di Pulau F.

Majelis Hakim juga memenangkan gugatan nelayan atas Pulau I.

Pada 2016 Ahok menandatangani Surat Keputusan Gubernur DKI Nomor 2269 Tahun 2016 tentang Pemberian Izin Reklamasi Pulau I kepada PT Jaladri Kartika Ekapaksi. Pada sidang terakhir Majelis Hakim menilai izin tersebut memberikan dampak buruk terhadap ekosistem Teluk Jakarta.

Konsekuensi dari putusan PTUN ini adalah pencabutan izin reklamasi sehingga PT Jaladri Kartika Ekapaksi harus menghentikan semua proses pembangunan di Pulau I. Putusan ini berlaku hingga ada putusan baru yang berkekuatan hukum (inkrach). Ini adalah kemenangan ketiga dalam sehari untuk komunitas nelayan dan Walhi.