3 Hal Penting yang Harus Polisi Perhatikan Sebelum Patroli Siber Pilkada
Jangan sampai ada kejadian salah tangkap karena kicauan di Twitter
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Boy Rafli Amar telah mengumumkan keputusan Kepolisian Republik Indonesia untuk bekerjasama dengan Twitter dan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk melakukan patroli siber menjelang Pilkada serentak.
Dikutip dari Kompas, Irjen Pol Boy Rafli menyebutkan alasan di balik keputusan tersebut adalah adanya sejumlah orang yang mengedarkan konten berisi pesan kebencian melalui media sosial menjelang Pilkada. "Berkaitan dengan konten media sosial yang mengarah pada SARA, hate speech, ini hal yang tidak diinginkan karena berpotensi melawan hukum," kata Boy pada Selasa kemarin (27/9/2016).
Baca Juga: Pengamat: Agus Yudhoyono-Sylviana Bakal Sulit Tandingi Elektabilitas Ahok-Djarot
Irjen Pol Boy Rafli meminta masyarakat lebih fokus pada konten positif dan kebijakan kandidat karena ada risiko pidana.
Pol Boy Rafli menyebut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diberlakukan untuk patroli siber ini. Berdasarkan pernyataan Pol Boy Rafli, tim Cyber Crime Bareskrim Polri akan memantau media sosial dan menyasar pesan-pesan negatif bernuansa SARA.
Masih dikutip dari Kompas, Direktorat Tindak Pidana Khusus Bareskrim Polri berkomunikasi dengan berbagai pihak, termasuk Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastructure (ID-Sirtii) untuk membahas langkah antisipasi beredarnya pesan kebencian di dunia maya.
Polda Metro Jaya memberi perhatian khusus pada Pilkada DKI.
Pilkada DKI kali ini dikhawatirkan akan kental dengan pesan hate speech terutama karena kehadiran Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Untuk itulah Polda Metro Jaya mengerahkan tim khusus.
Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus, Ajun Komisaris Besar Hengki Haryadi, berbicara kepada BBC Indonesia dan mengatakan bahwa ada satuan tugas siber yang ditugaskan khusus menjelang Pilkada DKI.
“Satgas ini terdiri dari satgas monitoring, patrol cyber, dan tim lapangan. Berdasarkan analisis yang ada, ternyata hasutan melalui media sosial mempercepat eskalasi konflik. Dan ternyata, kita pelajari kasus-kasus sebelumnya yang ada di Polda Metro Jaya, selalu didahului dengan adanya hasutan melalui media sosial,” ujar Hengki.
Editor’s picks
Baca Juga: Ketika Yusril Ditolak Parpol Karena Dianggap Sombong...