DPR Kesal Karena Panglima TNI-Menhan Absen dalam Rapat Anggaran
Preseden untuk pertama kalinya
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Komisi I DPR menggelar rapat kerja (raker) dengan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Namun, kehadiran dua pejabat negara itu diwakili oleh stafnya.
Dalam raker ini, Hadi diwakilkan Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) Letjen Joni Supriyanto. Sementara Prabowo, mengutus Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan), Herindra. Rapat ini sendiri dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I Abdul Kharis Almasyahri.
Rapat ini membahas penyesuaian anggaran 2022 TNI dan Kemenhan.
Baca Juga: Hadapi Banyak Ancaman di Laut, Analis Usul Panglima TNI dari Matra AL
1. Fraksi PDIP tegaskan Hadi harus datang di rapat ini
Anggota Komisi I fraksi PDIP, TB Hasanuddin, menyoroti surat dari Panglima TNI yang mengutus Letjen Joni. TB Hasanuddin mengatakan, rapat kali ini untuk menetapkan anggaran pertahanan, namun Hadi malah menunjuk orang untuk menggantikannya.
"Dengan segala hormat, sebetulnya surat Panglima ini perlu dikoreksi. Untuk urusan-urusan anggaran, saya ulangi lagi, anggaran dan final membuat keputusan dalam bentuk transkrip kesimpulan Komisi I dengan pemerintah, artinya ini keputusan negara, Panglima TNI tidak bisa asal menunjuk saja," kata Hasanuddin dalam rapat, di YouTube Komisi I DPR RI Channel, Kamis (23/9).
"Saya senang bisa ketemu Pak Joni lah begitu, tapi bukan dalam kewenangannya memutuskan misalnya," dia menambahkan.
TB Hasanuddin mengatakan, rapat kali ini adalah yang terakhir untuk membuat draft anggaran sebelum dilaporkan ke Banggar DPR. Rapat hari ini juga, sambungnya, merupakan yang terakhir karena akan dibuat kesimpulan. Menurutnya, rapat ini harus dihadiri langsung oleh Hadi Tjahjanto.
Baca Juga: Nama Menhan Prabowo Subianto Disebut di Sidang Ekspor Benur