HMI MPO: PPKM Darurat Cerminan Kegamangan Pemerintah
HMI MPO desak pemerintah terapkan lockdown
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Ketua Umum Pengurus Besar (PB) Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI MPO) Affandi Ismail menilai, kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat tidak efektif.
"Menurut saya bahwa termasuk PPKM Darurat ini merupakan cerminan kalau saya, kegamangan. Kalau memang pemerintah kita serius di dalam menangani COVID-19, kemudian di internal pemerintah pusat juga, rezimnya Jokowi ini satu suara, lalu kemudian kebijakan itu juga mampu terdistribusikan dengan baik sampai ke daerah, ya menurut saya kenapa tidak lockdown saja," ujar Affandi, saat dihubungi, Senin (19/7/2021).
Baca Juga: Isu PPKM Darurat Diperpanjang, "PPKM 6" Trending Topic di Twitter
1. Affandi sebut PPKM Darurat kebijakan pemerintah untuk menghindari lockdown
Affandi menilai kondisi Indonesia sekarang ini akan lebih baik bila pada 2020 pemerintah melakukan lockdown. Dia menduga pemberlakuan PPKM Darurat adalah cara pemerintah untuk menghindari 'tanggung jawab' kepada warga.
"Rancunya juga bahwa kan saya curiga, PPKM Darurat ini menghindari, pemerintah mencoba untuk menghindari istilah lockdown itu. Jadi kalau karantina wilayah atau lockdown, maka tentu pemerintah, dalam hal ini khususnya pemerintah pusat pasti punya tanggung jawab untuk bagaimana kemudian memenuhi segala kebutuhan pokok dari warga negaranya, termasuk juga binatang peliharaan, kan gitu," kata dia.
"Tetapi, ya kita melihat bahwa PPKM ini adalah istilah kebijakan untuk itu. Jadi padahal mestinya, ini kan sebenarnya kita akan berulang ke awal ini (Maret 2020)," imbuh Affandi.
Baca Juga: Epidemiolog Dukung PPKM Darurat Diperpanjang: Mau Gak Mau Harus!