Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow
WhatsApp Channel &
Google News
Jakarta, IDN Times - Pemerintah memperpanjang PPKM Darurat. Namun menurut Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang juga merupakan anggota Komisi VIII DPR, Bukhori Yusuf, hasil PPKM Darurat dari 3-20 Juli 2021 jauh dari harapan.
"Harga yang dibayar akibat PPKM ini cukup mahal. Kelangsungan hidup rakyat dibuat terjepit akibat pembatasan darurat yang tidak diimbangi dengan realisasi bantuan sosial yang memadai. Sangat disayangkan kebijakan PPKM Darurat ini hasilnya jauh dari harapan dan capaian," ujar Bukhori, dalam keterangannya, Rabu (21/7/2021).
Baca Juga: Pemerintah Tak Lagi Gunakan Istilah PPKM Darurat
1. Bukhori sebut pencapaian PPKM darurat jauh dari target
Suasana Jakarta sekitar MH Thamrin saat PPKM Darurat pada Minggu (4/7/2021). (IDN Times/Sachril Agustin Berutu) Bukhori memberikan catatan mengenai evaluasi pelaksanaan PPKM Darurat. Merujuk data Kementerian Kesehatan dan Satgas Penanganan COVID-19, lanjutnya, didapati sejumlah indikator tidak berhasil dicapai oleh pemerintah sepanjang dua pekan pelaksanaan PPKM Darurat.
Berikut datanya:
- Pengetesan | Target: 324 ribu per hari | Realisasi: 127 ribu per hari
- Pelacakan | Target: 300 ribu kontak per hari | Realisasi: 250 ribu per hari
- Penurunan Mobilitas (Jawa-Bali) | Target: 30% | Realisasi: 20%
- Vaksinasi | Target: 1 juta per hari | Realisasi: 546 ribu per hari
- Positivity Rate | Target: kurang dari 10 persen | Realisasi: 25 persen
- Laju penularan | Target: di bawah 10 ribu kasus per hari skala nasional |Realisasi: 34.257 kasus per 19 Juli 2021
Baca Juga: Ini Alasan Pemerintah Tak Lagi Gunakan Istilah PPKM Darurat
2. Ada kejanggalan saat kasus COVID-19 melonjak, tiba-tiba angka penularan turun drastis
Suasana penyekatan PPKM Darurat di Lenteng Agung pada Senin (5/7/2021). (IDN Times/Sachril Agustin Berutu) Politisi PKS ini juga menyoroti kasus COVID-19 di Indonesia yang mengalami penurunan dari 15-20 Juli. Mulanya, kata dia, terjadi penambahan kasus pada 15 Juli sebanyak 56.757 kasus. Angka ini menjadi rekor terbanyak untuk penambahan kasus harian yang dilaporkan selama pandemik.
Beberapa hari kemudian, lanjutnya, terjadi penurunan kasus secara bertahap menjadi 54.000, 51.952, 44.721, 34.257, dan terakhir 38.325 kasus per 20 Juli 2021.
Bukhori menduga ada kejanggalan dalam melandainya angka kasus harian tersebut. Kejanggalan ini, katanya, dikarenakan angka pengetesan COVID-19 juga ikut menurun. Oleh karena itu itu, politisi PKS ini meminta publik untuk tidak terkecoh dan lebih komprehensif dalam melihat data yang disajikan pemerintah.
"Patut diperhatikan seksama, kendati kasus harian yang dilaporkan menurun, namun tren angka laju penularan (positivity rate) kita cenderung meningkat. Artinya, laju penularan virus tetap tinggi dan berbahaya. Hal ini yang seharusnya ditegaskan secara jujur oleh pemerintah dan publik tidak boleh terkecoh oleh ketenangan palsu," ucapnya.
Dia menambahkan, WHO telah menetapkan ambang batas minimal angka positivity rate, yakni kurang dari 5 persen. Namun, sambungnya, laju penularan virus COVID-19 di Indonesia per 20 Juli sebesar 33,42 persen. Bukhori mengatakan, angka ini menunjukan laju penularan COVID-19 di Indonesia enam kali lipat lebih tinggi dan jauh dari standar aman WHO.
Lanjutkan membaca artikel di bawah
Editor’s picks
"Sejumlah negara sahabat telah mengevakuasi warganya dari Indonesia. Sejumlah negara lain juga telah mengumumkan travel ban bagi warganya untuk bepergian ke Indonesia. Artinya, kita diisolasi oleh dunia internasional akibat kegagalan pemerintah mengendalikan pandemi sejak awal. Sebab itu, harus ada evaluasi menyeluruh, termasuk mental para pengambil kebijakan yang kurang merendah pada Sang Pencipta," kata dia.
