Wakil Ketua DPR: Anggota Parlemen Belum Lapor LHKPN karena Pandemik

2. Formappi anggap kepatuhan anggota DPR untuk melapor hartanya hanya saat Pemilu saja

Sebelumnya, Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus bicara mengenai baru sekitar 55 persen anggota DPR yang melaporkan harta kekayaannya. Lucius menilai hal ini bukanlah sesuatu yang baru.

"Saya kira ini bukan hal baru, ya. Tingkat kepatuhan DPR yang rendah untuk melaporkan LHKPN ini sudah sering sekali terjadi, sudah beberapa tahun terjadi gitu ya," ujar Lucius saat dihubungi, Kamis (19/8/2021).

Lucius menjelaskan anggota DPR akan aktif melaporkan harta kekayaannya bila ingin mengikuti pemilihan umum legislatif (Pileg). Setelah menjadi anggota DPR, lanjutnya, mereka akan menjadi tidak patuh. Padahal, sambung Lucius, pelaporan harta kekayaan harus dilakukan tiap tahun.

"Mereka hanya kemudian terlihat patuh itu pada saat atau pada momentum penyelenggaraan Pemilu. Karena LHKPN itu menjadi salah satu persyaratan bagi caleg yang mengikuti Pemilu. Sementara setelah Pemilu, setelah menjadi anggota DPR, ya anggota DPR itu kembali lagi pada habitatnya, kebiasaannya. Yang selalu kemudian terlihat tidak patuh untuk melaporkan harta kekayaannya," jelasnya.