TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Penghapusan Trotoar di Simpang Santa DKI Jakarta Dinilai Mengada-ada

Jalur hukum bakal ditempuh

Pemprov DKI Jakarta hapus trotoar di kawasan simpang Santa, Jakarta Selatan. (Dok. Pemprov DKI Jakarta)

Jakarta, IDN Times - Beragam komunitas yang terdiri dari KPBB, Greenpeace, Koalisi Pejalan Kaki hingga komunitas Bike to Work (BTW) mengkritik keputusan Pemprov DKI Jakarta yang menghapus trotoar di area Simpang Santa, Jakarta Selatan.

Dalam keterangan resminya, para komunitas ini mengatakan bahwa dalih penghapusan trotoar untuk mengendalikan kemacetan itu mengada-ngada. Apalagi, di kawasan Santa tersedia fasilitas BRT TransJakarta yang bisa difungsikan untuk mengurai kemacetan.

"Kemacetan kendaraan pribadi (mobil maupun sepeda motor) harus diabaikan mengingat sudah ada solusinya berupa mass public transport, jalur sepeda dan fasilitas pejalan kaki di kawasan tersebut. Kemacetan adalah disreward atau punishment bagi mereka yang masih bertahan dengan kendaraan pribadi," tulis keterangan resmi tersebut.

Baca Juga: Urai Kemacetan, Pemprov DKI Hapus Trotoar di Kawasan Simpang Santa

Baca Juga: Warga Protes soal Penghapusan Trotoar di Kawasan Santa Demi Urai Macet

1. Akan menempuh jalur hukum

Pemprov DKI Jakarta hapus trotoar di kawasan simpang Santa, Jakarta Selatan. (Dok. Pemprov DKI Jakarta)

Lebih lanjut, para komunitas ini akan melakukan upaya hukum untuk mengembalikan trotoar tersebut. Mereka berujar, fasilitas pejalan kaki dan lajur sepeda harus dikembalikan sebagaimana mestinya.

"Kami akan melakukan upaya hukum apabila keberadaan fasilitas pejalan kaki dan lajur sepeda tidak dikembalikan sebagaimana sebelumnya," tulis keterangan resmi tersebut.

Baca Juga: DKI Siapkan Dana Pembangunan Trotoar, DPRD: Kaji, Banyak Bikin Macet!

2. Jalur sepeda dan pejalan kaki harus dipertahankan

Ilustrasi Jalur Sepeda (IDN Times/Dwi Agustiar)

Ketua Koalisi Pejalan Kaki, Alfred Sitorus, menyebut, jalur sepeda dan pejalan kaki yang sudah dikembangkan Pemprov DKI Jakarta seharusnya dikembangkan dan dipertahankan. Tujuannya, agar mobilisasi masyarakat tetap terfokus ke non-motoris.

“Apa yang sudah dikembangkan oleh Pemprov DKI Jakarta, hendaknya dipertahankan dan jangan set back agar masyarakat terfasilitasi dengan baik untuk memanfaatkan non-motorized mobility terutama berjalan kaki. Penghancuran trotoar menjadi jalan raya, jelas langkah set mundur," ujar Alfred.

Baca Juga: Mudik Lebaran 2023, Polda Metro Jaya Petakan Titik Macet di Jakarta

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya