Warga Protes soal Penghapusan Trotoar di Kawasan Santa Demi Urai Macet

Pemprov DKI Jakarta dinilai mengalami kemunduran

Jakarta, IDN Times - Sejumlah komunitas pejalan kaki memprotes keputusan Pemprov DKI Jakarta yang menghapus trotoar di kawasan simpang Santa, Jakarta Selatan, tepatnya di pertigaan Jalan Wijaya, Jalan Suryo, dan Jalan Wolter Monginsidi.

Salah satunya adalah dari Bike 2 Work Indonesia. Dalam akun Twitter resminya, mereka memprotes keputusan yang diklaim untuk mengurai kemacetan lalu lintas itu.

"Berita duka. Telah hilang jalur pedestrian dan jalur sepeda di Jalan Santa, Jakarta Selatan. Dalihnya, solusi macet," demikian isi cuitan akun @B2WIndonesia, dikutip Minggu (16/4/2023).

Baca Juga: Urai Kemacetan, Pemprov DKI Hapus Trotoar di Kawasan Simpang Santa

1. Penghapusan jalur pedestrian langkah tak substansial

Warga Protes soal Penghapusan Trotoar di Kawasan Santa Demi Urai MacetPemprov DKI Jakarta hapus trotoar di kawasan simpang Santa, Jakarta Selatan. (Dok. Pemprov DKI Jakarta)

Mereka juga menilai penghapusan jalur pedestrian itu merupakan langkah tak substansial dalam mengatasi kemacetan Jakarta.

"Ini melawan kecenderungan di kota-kota di dunia yang justru mulai memprioritaskan manusia, bukan kendaraan bermotor," lanjut dia.

Lebih lanjut, akun tersebut juga mencurigai Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono yang ingin menghapus jejak apa yang sudah dilakukan sebelumnya.

"Sulit untuk menepis kecurigaan bahwa Pak Pj Gubernur @DKIJakarta ingin menghapus jejak kebaikan peradaban kota. Setelah sebelumnya menghapus anggaran pembangunan jalur sepeda, kini menghapus fisik jalur sepeda dan jalur untuk pedestrian," ucap dia.

Baca Juga: Hijaukan Lagi Monas, Pemprov DKI Akan Tanam 300 Pohon

2. Penghapusan trotoar hancurkan upaya Pemprov DKI yang sudah dilakukan

Warga Protes soal Penghapusan Trotoar di Kawasan Santa Demi Urai MacetPemprov DKI Jakarta hapus trotoar di kawasan simpang Santa, Jakarta Selatan. (Dok. Pemprov DKI Jakarta)

Ketua Umum Bike 2 Work Indonesia, Fahmi Saimima, mengatakan, upaya Pemprov DKI Jakarta yang sudah dilakukan untuk menjadi kota layak huni, accessable dan rendah emisi harus hancur akibat kebijakan Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono yang menghapus lajur sepeda dan fasilitas pejalan kaki di perempatan Santa itu.

“Pengembangan lajur sepeda di Jakarta adalah yang paling progresif di dunia saat ini, jadi seharusnya dipertahankan dan diperluas secara masif di seluruh wilayah kota," kata dia.

Menurut dia, apapun yang dilakukan DKI Jakarta akan menjadi benchmark bagi kota-kota lain tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di Asia Tenggara.

"Lajur sepeda selain sebagai penanda kemajuan peradaban kota, juga sangat efektif mengendalikan kemacetan dan emisi kendaraan," kata Fahmi.

Baca Juga: Pemprov DKI Jakarta Pantau Ketat Arus Balik Antisipasi Pendatang Baru

3. Pemprov DKI Jakarta seharusnya pertahankan yang sudah dikembangkan

Warga Protes soal Penghapusan Trotoar di Kawasan Santa Demi Urai MacetPemprov DKI Jakarta hapus trotoar di kawasan simpang Santa, Jakarta Selatan. (Dok. Pemprov DKI Jakarta)

Hal senada disampaikan, Ketua Koalisi Pejalan Kaki, Alfred Sitorus. Ia mengatakan, seharusnya Pemprov DKI Jakarta mempertahankan apa yang sudah dikembangkan sebelumnya.

“Apa yang sudah dikembangkan oleh Pemerintah DKI Jakarta, hendaknya dipertahankan dan jangan set back agar masyarakat terfasilitasi dengan baik untuk memanfaatkan non-motorized mobility terutama berjalan kaki. Penghancuran trotoar menjadi jalan raya, jelas langkah set back”, tegas dia.

4. Masalah di kawasan Kebayoran Baru bukan karena kekurangan ruang

Warga Protes soal Penghapusan Trotoar di Kawasan Santa Demi Urai MacetBike 2 Work tak setuju dengan keputusan Pemprov DKI. (Dok. @B2WIndonesia)

Berdasarkan survei ITDP 2021 selama 24 jam di area Kebayoran Baru, ditemukan bahwa area tersebut merupakan kawasan ekonomi yang lebih dari 50 persen pengguna ruang jalan utamanya trotoar adalah pedagang UMKM, dan sisanya pejalan kaki baik untuk kegiatan ekonomi maupun umum.

Dari survei yang sama pada Februari 2021, didapati bahwa pukul 09.00-19.00 WIB menjadi waktu dengan tingkat profil risiko sangat tinggi bagi pejalan kaki dan sepeda di kawasan tersebut akibat okupansi kendaraan di trotoar dan kecelakaan lalu lintas akibat perilaku pengendara kendaraan bermotor, termasuk di Jalan Wolter Monginsidi.

Selain itu, pada pukul 00.00-03.00, didapati kendaraan melaju lebih dari 60km/jam dan melawan arah di Jalan Woltermonginsidi.

"Permasalahan kawasan Kebayoran Baru terkait dengan kendaraan bermotor, bukan karena kekurangan ruang, namun jumlah penggunaan kendaraan yang terus meningkat," ujar dia.

Baca Juga: Pejabat Dishub DKI Heboh Flexing Dirotasi, Tidak Dinonaktifkan

Topik:

  • Deti Mega Purnamasari

Berita Terkini Lainnya