Ini yang Jadi Dasar Hakim Jatuhkan Vonis 13 Tahun Bagi Eks Kepala BPPN

2. Presiden Megawati tidak pernah menyetujui penghapus bukuan

Di dalam persidangan yang digelar hari ini, majelis hakim menyatakan Presiden Megawati tidak terlibat dalam kasus korupsi BLBI. Hal itu lantaran, Megawati tidak pernah menyetujui adanya usulan penghapus bukuan utang petani tambak udang dari Rp 3,9 triliun menjadi Rp 1,1 triliun. 

"Terkait dengan ratas mengenai pembahasan penghapus bukuan utang petambak, Presiden ketika itu tidak mengambil keputusan apa pun," ujar majelis hakim sore tadi. 

Pernyataan hakim itu berbeda dengan salah satu saksi yang meringankan dari pihak Syafruddin yakni mantan Sekretaris Kabinet Bambang Kesowo pada (16/8) lalu. Menurut Bambang, rapat terbatas pada tahun 2008 lalu itu digelar bukan atas usulan KKSK. 

"Ratas itu diusulkan oleh aparat keamanan dan intelijen," ujar Bambang. 

Hal itu lantaran, utang yang dimiliki oleh petambak semaking membengkak, karena ada devaluasi nilai Rupiah. Utang itu belum ditambah suku bunga yang amat tinggi, sehingga bisa dipastikan mereka tidak akan mampu membayar cicilan kredit ke bank. 

Situasi itu dikhawatirkan bisa memburuk dan dapat mengakibatkan kerusuhan sosial ekonomi. 

"Jadi, rapat itu tidak ada kaitannya dengan penyelesaian BLBI, tapi lebih pada kepentingan dan pertimbangan keamanan," tutur dia. 

Kuasa hukum Syafruddin, Yusril Ihza Mahendra sempat bertanya apakah Megawati selaku Presiden ketika itu menyetujui penghapus bukuan utang petambak. Bambang mengatakan dalam pemahamannya yang hadir dalam rapat itu, presiden menyetujui. 

"Pada saat itu, Presiden Megawati melontarkan kalimat 'silakan dilanjutkan' dan menurut saya itu adalah satu bentuk persetujuan," kata Bambang ketika itu.