Anggota Komisi I Protes Prabowo dan Panglima TNI Absen Rapat di DPR
"Gak cuma rapat di Istana saja yang penting"
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Anggota komisi I dari fraksi PDI Perjuangan, Effendi Simbolon sempat memprotes absennya Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dalam rapat kerja di DPR pada Senin (31/5/2021). Padahal, topik rapat pada siang tadi penting yakni strategi kebijakan umum pertahanan negara tahun 2020-2024, perkembangan MEF (Minimum Essential Force) tahap III tahun 2020-2024, perkembangan situasi kondisi di Papua dan Papua Barat hingga isu-isu mengenai pelaksanaan UU nomor 32 tahun 2019 mengenai pengelolaan SDM untuk pertahanan negara.
Kehadiran Kemenhan diwakilkan oleh Wakil Menhan, M. Herindra. Sedangkan, Panglima TNI diwakilkan kepada Kepala BAIS. Selain itu, turut hadir Kepala Staf TNI Angkatan Udara, Laut dan Darat. Lantaran Menhan dan Panglima TNI absen, maka format rapat berubah menjadi Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang akan diakhiri dengan catatan rapat.
Sayangnya, sejak awal Wamenhan sudah meminta agar RDP itu dilakukan secara tertutup.
"Kalau kami bisa memohon, agar rapat hari ini dilakukan secara tertutup, seandainya bisa," kata Herindra seperti dikutip dari tayangan YouTube Komisi I DPR pada hari ini.
"Ini kan ada yang menyangkut mengenai strategi," tutur dia lagi.
Pimpinan rapat hari ini, Abdul Kharis Almasyhari semula menyatakan setuju dengan usulan tersebut. Tetapi, Effendi menyampaikan protes ketika RDP minta dilakukan secara tertutup dan tak dapat disaksikan oleh publik. Apa kata Effendi?
Baca Juga: Awal Mula Rencana Pembelian Alutsista Rp1.760 T yang Jadi Polemik
1. Effendi usulkan pembahasan yang menuntut keputusan diundur ke hari Rabu
Menurut Effendi, RDP seharusnya bisa dilakukan secara terbuka. Ia mengusulkan materi pembahasan yang menuntut adanya keputusan sebaiknya dilakukan pada rapat yang digelar Rabu, 2 Juni 2021. Pada hari itu ada rapat yang digelar oleh komisi I yang seharusnya juga dihadiri oleh Prabowo.
"Karena kita kan harus taat, patuh kepada azas juga sehingga kita tidak hanya menjelaskan dari pihak Wamen, tetapi yang memiliki kewenangan sesuai dengan konstitusi. Karena ketika kita tanya balik ke Wamen pasti posisinya susah menjawabnya, pasti akan dijawab ditanyakan dulu ke Pak Menteri," kata Effendi.
"Padahal, kita harus mengambil keputusan politik di sini," tutur dia lagi.
Effendi mengaku kecewa Prabowo tak hadir lantaran salah satu topik rapat akan membahas anggaran. Sesuai dengan ketentuan yang tepat membahas isu tersebut adalah pengguna kuasa anggaran alias Menhan.
Editor’s picks
Baca Juga: Connie Bakrie Siap Ungkap Identitas Mafia Alutsista ke Menhan Prabowo