Anies: Tiap Kritik Rakyat Seharusnya Dijawab Data, Bukan Dilaporkan Polisi
Anies nilai pasal-pasal karet di UU ITE perlu direvisi
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Bakal capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan menyentil pemerintahan Joko "Jokowi" Widodo yang terkesan marah ketika kebijakannya dikritik. Terbaru, akademisi Rocky Gerung dilaporkan ke polisi karena dianggap telah menghina Presiden Jokowi. Bahkan, total sudah ada 20 laporan polisi yang bermuara di Bareskrim, Mabes Polri.
Menurut Rocky, ia tak menghina pribadi mantan Wali Kota Solo itu. Ia mengkritisi kebijakan Omnibus Law Cipta Kerja dan sikap Jokowi yang mengincar investasi bagi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dari China.
"Pemerintahan itu kan memang alamatnya kritik. Bedanya, kritik itu ada yang nyaman di kuping dan tidak nyaman. Kalau sudah ada di dalam pemerintah, sudah tidak penting lagi soal nyaman atau tidak nyaman. Apapun yang disampaikan itu sudah menjadi hak warga untuk menyampaikan isi pikirannya," ungkap Anies dalam program bersama Millennial di Jakarta Timur, Sabtu (19/8/2023).
Ia pun mengenang ketika masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta dulu, Anies mengaku tak pernah menuntut siapapun ke proses hukum. "Padahal, kalau dilihat-lihat dosis (kritik) nya lumayan. Tapi, saya biarkan saja," ujarnya.
Ia menambahkan sebenarnya kritik bisa juga dimanfaatkan sebagai sarana edukasi publik. Artinya, ketika dikritik, seharusnya pemerintah menjawab.
"Makanya, kalau membuat kebijakan publik itu pakai data. Supaya ketika ditanya dan dikritik bisa dijawab dengan data dan fakta. Kan memang bisa dijelaskan kok," tutur dia.
Baca Juga: Keseruan Anies Ikut Lomba HUT RI, Tepuk Bantal hingga Tarik Tambang
1. Anies menilai tidak perlu ada aturan-aturan yang melarang kritik
Lebih lanjut, ia menilai aturan-aturan yang melarang kritik seharusnya tidak perlu ada. Sebab, bila muncul kritik maka tinggal dijawab dengan data.
"Ketika jawaban yang diberikan bagus dan benar, maka publik akan percaya," ujarnya.
Ia pun sepakat bahwa pasal-pasal karet di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sudah seharusnya direvisi. Hal itu seharusnya sudah melalui proses.
"Selain itu juga banyak kejadian di mana publik melapor karena tak mendapatkan layanan publik yang semestinya tetapi malah berbalik dilaporkan," tutur dia.
Anies menambahkan warga tidak saja terancam bisa dilaporkan ke polisi karena mengeluhkan buruknya kualitas pelayanan publik, tetapi ketika menerima layanan lain dari swasta yang juga buruk, mereka juga berpotensi dibui.
Editor’s picks
"Misalnya kita ke bengkel, tetapi bengkel itu tidak memberikan pelayanan dengan benar. Kita menceritakan di medsos, apakah bisa kena (pasal karet UU ITE)? Bisa, nah itu pasal karet dan harus ditiadakan. Supaya kebebasan berekspresi dan akal sehat tidak hilang," katanya lagi.
Baca Juga: Anies: Polusi Udara di Jakarta Berasal dari Cerobong PLTU