Belajar dari Kasus Indosurya, Pemerintah Bakal Revisi UU Koperasi
Kerugian 23 ribu korban Indosurya mencapai Rp106 triliun
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD mengatakan pemerintah bakal merevisi Undang-Undang nomor 25 tahun 1992 mengenai koperasi. Hal itu merupakan langkah kongkrit jangka panjang untuk mencegah tragedi penipuan skala besar ala Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya kembali berulang.
Dalam putusan hakim, Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat pada Selasa, (24/1/2023) lalu memvonis lepas bos Indosurya, Henry Surya. Hakim menyatakan Henry terbukti melakukan penipuan namun perbuatannya bukan ranah pidana. Melainkan dikategorikan perbuatan perdata.
"Dan untuk jangka panjang, kami mohon pengertian DPR karena kami akan merevisi undang-undang koperasi karena sekarang penipuan-penipuan dan pencurian uang rakyat kerap menggunakan modus koperasi. Kalau pencurian uang rakyat di perbankan, itu ada undang-undang dan pengawasnya," ungkap Mahfud di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat pada Jumat, (27/1/2023).
Lantaran, kelemehan undang-undang koperasi yang lama, maka hanya koperasi tersebut yang dapat melakukan pengawasan ke dalam institusinya sendiri. Pemerintah tidak bisa ikut (mengawasi) ke dalam.
"Hal itu baru bisa terjadi bila sudah terjadi peristiwa dan dipaksa ikut oleh hukum," ujarnya lagi.
Ia berharap revisi UU Koperasi bisa mencegah beragam penipuan dengan kedok koperasi di masa depan. Lalu, apa komentar Menteri Koperasi, Teten Masduki soal putusan lepas bos Indosurya?
Baca Juga: Terbelit Kasus Pencucian Uang, Rapat Tahunan KSP Indosurya Ditunda
Baca Juga: Dua Tersangka KSP Indosurya Bebas, Mahfud: Kasus Hukumnya Terus Jalan
1. Menteri Teten kecewa dengan putusan PN Jakarta Barat yang vonis lepas bos Indosurya
Sementara, Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki merasa kecewa dengan putusan hakim PN Jakbar yang memutus lepas Henry Surya. Padahal, Henry terbukti melakukan penipuan terhadap 23 ribu korbannya.
Namun, tak dijatuhi hukuman bui. Baginya, hal itu bisa menjadi preseden buruk bagi koperasi simpan pinjam.
"Ini menjadi preseden buruk bagi koperasi simpan pinjam. Tadinya kami berharap pengadilan memutuskan seadil-adilnya karena ini menyangkut ribuan orang yang berpotensi kehilangan simpanannya di koperasi simpan pinjam," ujar Teten seperti dikutip dari kantor berita ANTARA pada Jumat, (27/1/2023).
Ke depan, kata Teten, pihaknya bakal bertemu dengan Kejaksaan Agung dan meminta agar jaksa mengajukan banding. Ia juga sudah berkoordinasi dengan Menko Polhukam, Mahfud MD sebab aktivitas tersebut sudah masuk ke ranah hukum. Hal tersebut bukan lagi kewenangan Kementerian Koperasi dan UKM.
Ia juga menjelaskan ada delapan koperasi bermasalah dengan total dana mencapai Rp28 triliun. Pemerintah, kata Teten, tidak punya solusi untuk koperasi semacam itu.
Situasinya berbeda bila aktivitas penipuan terjadi di perbankan. Bank yang gagal bayar sudah memiliki mekanisme penyelesaian. Sementara, dana nasabah ditanggung oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Prosesnya pun diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
"Kemarin sudah diputuskan undang-undang Omnibus Law keuangan atau P2Sk di mana dalam dua tahun ini, ada masa transisi dengan OJK. Kami bersama OJK akan betul-betul menyisir koperasi. Yang open loop akan digeser ke OJK. Meskipun nanti namanya masih koperasi simpan pinjam, akan kami minta ganti namanya," tutur dia memberikan penjelasan.
Editor’s picks
Ia menambahkan institusi baru pengganti koperasi itu harus meminta izin dari OJK. Sehingga, aktivitas operasionalnya bisa diawasi oleh OJK.
Baca Juga: IPW Desak Menko Polhukam Koordinasikan Kasus Indosurya