Cegah Mafia Pembelian Alutsista, Prabowo Nego Langsung Negara Lain
Prabowo berencana undang BPK, BPKP, dan Kejaksaan
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengklaim tengah berupaya bersih-bersih di kementeriannya, agar tidak ada lagi praktik mafia dalam pembelian alat utama sistem persenjataan (alutsista).
Salah satu caranya dengan terbang langsung ke negara produsen alutsista, dan bernegosiasi langsung mewakili pemerintah. Prabowo enggan menggunakan pihak ketiga di Tanah Air untuk melakukan hal tersebut.
"Saya ingin tahu harga yang sebenarnya (alutsista) itu berapa sih," ungkap Prabowo ketika berbicara dalam program Deddy Corbuzier di kanal YouTube, Minggu, 13 Juni 2021.
Cara lainnya mencegah praktik mafia dalam pembelian alutsista yaitu menggandeng beberapa instansi seperti Kejaksaan, Badan Pemeriksa Keuangan dan Badan Pengawasan dan Keuangan Pembangunanan (BPKP), untuk memeriksa kontrak pembelian alutsista sebelum dokumen tersebut efektif dan dilakukan pengiriman.
"Kan kontrak (pembelian alutsista) itu ada beberapa tahapan, ada tahap awal, ada beberapa kondisi yang harus dipenuhi, termasuk kondisi keuangan," kata Prabowo.
Diplomasi Prabowo untuk pembelian alutsista terlihat dari getolnya mantan Danjen Kopassus itu bepergian ke luar negeri. Peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Muhammad Haripin mengatakan, sejak dilantik sebagai Menhan pada Oktober 2019, Prabowo setidaknya sudah berkunjung ke 14 negara. Ia tercatat lima kali bertamu ke Turki dan tiga kali ke Rusia.
Apakah cara ini bisa mencegah potensi praktik korupsi dalam pembelian alutsista?
Baca Juga: Ini Lho Alasan Prabowo Subianto Mau Jadi Menhan di Kabinet Jokowi
1. Prabowo tak membantah mark up anggaran dalam pembelian alutsista sering terjadi
Dalam program itu, Prabowo pun tak membantah praktik mark up dalam pembelian alutsista sering terjadi. Bahkan, ia seolah memberikan pernyataan hal tersebut sudah jamak terjadi.
"Semua anggaran pemerintah itu kan potensi untuk mark up dan sebagainya (sering terjadi). Kita sudah tahulah, kan kita sudah lama jadi orang Indonesia," ungkap Prabowo.
"Gak usah munafik (dengan bilang tak ada mark up)," katanya, lagi.
Bahkan, Prabowo menyebut terang-terangan mark up harga alutsista terlalu mencolok dan mencapai 600 persen dari harga semula, ia enggan tanda tangan kontrak pembeliannya. Dia mengklaim sampai melapor ke presiden terkait hal tersebut.
"Gue gak mau deh kalau yang udah gila-gilaan mark up-nya. Gue takut dikutuk oleh generasi selanjutnya," kata dia.
Prabowo memahami produsen alutsista dan agennya ingin mencari keuntungan dari transaksi tersebut. Tetapi, keuntungan yang ditetapkan semestinya masuk akal sehat.
"Jangan gila-gilaan (juga cari keuntungannya)," ujarnya.
Baca Juga: Kompak, Ini Quote Menarik Nadiem dan Prabowo Saat Mulai Jadi Menteri