Didesak ICW Mundur Bila Tak Bisa Selamatkan KPK, Mahfud: Mereka Siapa?

2. Perppu lebih memungkinkan untuk menyelamatkan KPK ketimbang mengajukan judicial review di Mahkamah Konstitusi

Aktivis antikorupsi mendesak agar Presiden Jokowi mengeluarkan Perppu KPK karena dinilai keadaannya sudah mendesak dan komisi antikorupsi akan menjadi tidak bertaring dengan pemberlakuan UU baru. Sementara, apabila mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) akan memakan waktu yang lebih lama. 

Dalam program sebuah tayangan di stasiun televisi swasta, Mahfud bahkan menyebut berdasarkan pengalamannya di MK, maka UU nomor 19 tahun 2019 tidak akan dibatalkan. Sebab, proses revisinya kendati dilakukan tanpa melibatkan KPK, tetap sah secara konstitusional. 

"Paling hanya mengubah beberapa pasal saja. Tapi, hakim MK tidak mungkin membatalkan UU revisi ini dan kemudian kembali ke UU lama," kata Mahfud di stasiun televisi tersebut. 

Kendati begitu, kepada media, Ketua KPK, Agus Rahardjo masih menaruh harapan Presiden Jokowi bersedia mengevaluasi UU nomor 19 tahun 2019. 

"Kami juga masih berharap, walaupun harapan itu tipis, karena kondisinya sudah tidak memungkinkan, tapi alangkah baiknya apabila ada evaluasi terhadap UU yang sudah keluar. Apakah nanti wujudnya legislative review dan nanti bisa menghambat pemberantasan korupsi, mudah-mudahan ini bisa menjadi perhatian," ujar Agus pada (25/10) lalu. 

UU baru yang diberlakukan telah memangkas kewenangan komisi antirasuah dalam upaya penindakan. Operasi Tangkap Tangan (OTT) akan sulit dilakukan bahkan hilang di masa mendatang.