Diduga Biayai Kawinan Anak dari Dana Gratifikasi, Sekda Riau Dipanggil KPK

2. Arif Fadillah mengakui uang gratifikasi tapi justru terlambat melaporkan 

IDN Times/Santi Dewi

Jika merunut acara pernikahan yang digelar pada Februari lalu, maka Arif sudah melewati batas waktu untuk melaporkan kalau PNS menerima gratifikasi. Batas maksimal waktu yang diberikan lembaga anti rasuah yakni selama 30 hari. 

Ia justru baru mengakui usai diperiksa penyidik KPK. Padahal, sebelumnya, ia membantah hal tersebut. Kepada media lokal, Arif menegaskan, kalau dana pernikahan puteranya berasal dari dana keluarganya pribadi. 

"Seluruh makanan pada pesta itu saya pesan sendiri dan saya juga tidak terima kiriman dari kawan-kawan. Di undangan kemarin juga sudah dibuat dan ditulis agar tidak memberikan sumbangan dan yang lainnya," kata Arif pada Maret lalu kepada media setempat.

3. KPK dapat menolak pelaporan gratifikasi kalau tertangkap basah menerima

ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

Menurut Febri apa yang dilakukan Arif telah melanggar aturan sebagai PNS di PP Nomor 53 Tahun 2010. Di dalam Pasal 4 jelas tertulis sebagai PNS dilarang menerima hadiah atau pemberian dari siapa pun juga yang berhubungan dengan jabatan atau pun pekerjannya. 

"Oleh sebab itu, kami ingatkan kepada penyelenggara negara lain agar melaporkan penerimaan gratifikasi terkait jabatan termasuk melalui acara pernikahan dalam kurun 30 hari kerja," kata Febri. 

Sebab, kalau tertangkap tangan menerima gratifikasi saat dilakukan pemeriksaan internal, maka KPK bisa saja menolak pelaporan gratifikasi tersebut. 

"Dalam beberapa kasus ada yang tidak kami teruskan pelaporannya, karena tidak adanya itikad baik dan batas waktunya melebihi dari 30 hari. Maka KPK dapat menolak pelaporannya," tutur dia.