Diduga Biayai Kawinan Anak dari Dana Gratifikasi, Sekda Riau Dipanggil KPK

2. Arif Fadillah mengakui uang gratifikasi tapi justru terlambat melaporkan 

IDN Times/Santi Dewi

Jika merunut acara pernikahan yang digelar pada Februari lalu, maka Arif sudah melewati batas waktu untuk melaporkan kalau PNS menerima gratifikasi. Batas maksimal waktu yang diberikan lembaga anti rasuah yakni selama 30 hari. 

Ia justru baru mengakui usai diperiksa penyidik KPK. Padahal, sebelumnya, ia membantah hal tersebut. Kepada media lokal, Arif menegaskan, kalau dana pernikahan puteranya berasal dari dana keluarganya pribadi. 

"Seluruh makanan pada pesta itu saya pesan sendiri dan saya juga tidak terima kiriman dari kawan-kawan. Di undangan kemarin juga sudah dibuat dan ditulis agar tidak memberikan sumbangan dan yang lainnya," kata Arif pada Maret lalu kepada media setempat.

3. KPK dapat menolak pelaporan gratifikasi kalau tertangkap basah menerima

ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

Menurut Febri apa yang dilakukan Arif telah melanggar aturan sebagai PNS di PP Nomor 53 Tahun 2010. Di dalam Pasal 4 jelas tertulis sebagai PNS dilarang menerima hadiah atau pemberian dari siapa pun juga yang berhubungan dengan jabatan atau pun pekerjannya. 

"Oleh sebab itu, kami ingatkan kepada penyelenggara negara lain agar melaporkan penerimaan gratifikasi terkait jabatan termasuk melalui acara pernikahan dalam kurun 30 hari kerja," kata Febri. 

Sebab, kalau tertangkap tangan menerima gratifikasi saat dilakukan pemeriksaan internal, maka KPK bisa saja menolak pelaporan gratifikasi tersebut. 

"Dalam beberapa kasus ada yang tidak kami teruskan pelaporannya, karena tidak adanya itikad baik dan batas waktunya melebihi dari 30 hari. Maka KPK dapat menolak pelaporannya," tutur dia. 

4. KPK akan berdiskusi dengan Kementerian Dalam Negeri mengenai sanksi bagi Arif Fadillah

IDN Times/Sukma Shakti

Lalu, apa sanksi yang akan diterima Arif lantaran menerima uang dari pihak lain dan digunakan sebagai biaya pernikahan? Menurut Febri, Arif bisa dikenai sanksi sesuai aturan PP nomor 53 tahun 2010. Tetapi, itu merupakan kewenangan Kementerian Dalam Negeri. Mereka lah yang nantinya akan menganalisa sanksi tersebut.

Sementara, lembaga anti rasuah berwenang untuk mengklarifikasi proses dugaan penerimaan gratifikasinya. 

"Kami tentu akan mencermati apabila ditemukan tindak pidana di dalamnya," kata dia. 

Menurut Febri, walau nantinya Arif mengembalikan uang yang telah ia gunakan untuk resepsi pernikahan puteranya, itu tetap tak menghilangkan unsur pidananya. Tetapi, sebelum mengambil keputusan apa pun, KPK akan menggelar pertemuan dengan Inspektorat di Kemendagri untuk membahas isu ini. 

"Pada dasarnya bisa saja diusut mengenai penegakan disiplin dan unsur pidananya. Dan kami tidak mengenal adanya istilah kompromi kalau yang bersangkutan sudah mengembalikan uang," katanya lagi. 

Baca juga: Pengacara Saipul Jamil Klaim Uang ke Panitera Bukan Suap, "Cuma" Gratifikasi