Dokter Tirta: DPR Jangan Su'udzon Dulu ke BPOM Soal Vaksin Nusantara
Peneliti VakNus seharusnya segera perbaiki penelitiannya
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Relawan satgas penanganan COVID-19, Dokter Tirta Mandira Hudhi, meminta agar anggota Komisi IX DPR tidak berburuk sangka terhadap kebijakan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) soal vaksin Nusantara. Setelah dilakukan forum dengar pendapat pada 16 Maret 2021 lalu, BPOM tetap tak meloloskan izin untuk uji klinis II. Keputusan BPOM tersebut dianggap oleh DPR sebagai upaya menghalang-halangi pengembangan vaksin yang digagas oleh eks Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto.
"Tapi, bila Komisi IX masih tidak percaya dengan BPOM, ya mereka buat webinar, diskusi tertutup, lalu mengundang sekitar 25 sampai 30 peneliti di Indonesia. Itu bila masih ada masalah kepercayaan ke BPOM," ujar Tirta kepada IDN Times melalui pesan suara pada Jumat (26/3/2021).
Tirta melanjutkan, semua pihak harus menghormati apapun yang sudah diputuskan oleh BPOM. Bila penelitian tidak diloloskan maka para peneliti harus legawa untuk mengulang semua prosesnya dari awal.
"Ketiga, bila tidak setuju dengan keputusan BPOM lalu mengadu ke presiden, justru akan membuat suasana semakin buruk, bukan malah fokus (memperbaiki) penelitian vaksin Nusantara. Kalau tetap ngotot, justru akan ada masalah kepercayaan dari publik," kata Tirta.
Pernyataan itu, bukan berarti Tirta tak mendukung vaksin produksi dalam negeri. Tetapi, bila BPOM mengatakan masih ada yang perlu diperbaiki di tahap penelitian, maka sebaiknya diikuti.
"BPOM ini kan juga isinya guru-guru kita (di dunia perkuliahan). Mereka S3 loh, guru kita. Itu kan enggak sopan bila membantah guru-guru kita yang lebih pintar," jelas Tirta.
Mengapa BPOM memutuskan untuk tak memberikan izin uji klinis tahap kedua dalam penelitian vaksin Nusantara?
Baca Juga: Dokter Tirta: Vaksin Gratis Aja Banyak yang Gak Mau, Apalagi Mandiri
1. Dokter Tirta yakin BPOM tidak anak tirikan vaksin buatan dalam negeri
Di sisi lain, dokter yang kini beralih menjadi wirausaha sepatu itu meyakini BPOM tidak bersikap diskriminatif dalam memberikan penilaian, termasuk vaksin Nusantara. Dua merek vaksin impor yang sudah masuk ke Indonesia diberikan izin penggunaan darurat (EUA), kata Tirta, lantaran sudah ada hasil uji klinis yang dilakukan di luar Indonesia. Data-data uji klinis itu yang kemudian dikaji lagi oleh BPOM.
"Buktinya izin penggunaan untuk GeNose C19 keluar, cepat lagi. GeNose sekarang bakal dioperasikan di bandara. GeNose kan buatan lokal. Bila begitu pernyataannya (Komisi IX), bias dong," ujar Tirta.
Dia turut menjelaskan izin penggunaan GeNose diberikan oleh Kementerian Kesehatan, institusi yang bermitra dengan BPOM. Tirta turut menyebut alih-alih fokus ke vaksin Nusantara, Indonesia juga sedang mengembangkan vaksin buatan dalam negeri yang diberi nama Merah Putih. Rencananya, akhir Maret ini, bibit vaksin Merah Putih akan diserahkan ke PT Bio Farma.
Oleh sebab itu, untuk menekan potensi salah paham, Tirta mendorong agar Komisi IX duduk bersama dengan BPOM. Mereka juga bisa meminta pendapat para peneliti dari berbagai kampus untuk menilai kebijakan BPOM.
"Jadi, (Komisi IX) jangan buru-buru su'udzon (ke BPOM)," tutur dia lagi.
Baca Juga: Dokter Tirta: Publik Mikir Vaksin Mandiri Pakai Merek yang Lebih Baik