Dosen FH UI Desak Ari Kuncoro Mundur karena Terbukti Langgar Statuta
"Kalau akademisi, siapa lagi yang patut beri contoh?"
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Pengajar dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI), Ganjar Laksamana Bondan, mendesak Ari Kuncoro agar segera mundur dari kursi rektor. Menurut Ganjar, Ari yang notabene juga adalah akademisi seharusnya menjadi teladan karena terbukti melanggar aturan statuta.
"Saya cuma berharap Pak Ari Kuncoro berbesar hati mengundurkan diri sebagai rektor, karena pelanggaran sudah terjadi meski statuta kemudian direvisi," demikian cuit Ganjar di akun Twitternya, @gandjar_bondan, Rabu (21/7/2021).
IDN Times sudah meminta izin kepada Ganjar untuk mengutip ulang cuitan tersebut. Ia mengatakan, bila Indonesia saat ini sedang tidak dilanda pandemik COVID-19 maka kampus di Depok pasti akan dilanda gelombang unjuk rasa besar. Menurut dia, bila Ari akhirnya memilih mundur dari kursi rektor maka pilihan tersebut akan disambut baik oleh publik.
"Publik justru akan mengenang bapak sebagai orang yang bertanggung jawab. Itu yang langka di negeri ini," kata dia lagi.
Desakan mundur itu disampaikan lantaran Ari terbukti melakukan rangkap jabatan saat duduk sebagai rektor. Ari saat ini juga tercatat merupakan Wakil Komisaris BRI, perusahaan BUMN. Bahkan, ketika ia dipilih menjadi rektor 2019 lalu, Ari masih duduk sebagai Komisaris Bank Negara Indonesia (BNI) 46.
Hal itu bertentangan dengan statuta UI yang tertuang di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013. Meski usai diskusi itu menjadi ramai, tiba-tiba aturan tersebut direvisi dan direstui oleh Presiden Joko "Jokowi" Widodo melalui PP Nomor 75 Tahun 2021.
Apa saja poin-poin di dalam statuta UI yang diubah?
Baca Juga: Pakar Hukum: Statuta UI yang Baru Ancam Kebebasan Akademik
1. Rektor UI kini boleh rangkap jabatan dengan duduk sebagai komisaris
Salah satu poin di dalam PP Nomor 75 Tahun 2021 yang membuat publik geram, karena di dalam aturan tersebut larangan rektor merangkap jabatan komisaris justru hilang. Hal itu tertulis pada Pasal 39 ayat c, yakni "rektor dan wakil rektor, sekretaris universitas dan kepala badan dilarang merangkap sebagai direksi pada badan usaha milik negara atau daerah maupun swasta."
Aturan tersebut berbeda di statuta sebelumnya yang tertuang di Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013. Di Pasal 35 poin c tertulis "rektor dan wakil rektor dilarang merangkap sebagai pejabat pada badan usaha milik negara atau daerah maupun swasta."
Terdapat perbedaan kata "pejabat" dan "direksi" dalam dua statuta. Dalam aturan terbaru, larangan tersebut baru berlaku bila Ari Kuncoro duduk di jajaran direksi perusahaan milik negara. Sementara, saat ini ia diketahui merupakan Wakil Komisaris Bank Rakyat Indonesia (BRI). Dengan adanya revisi aturan ini, maka Ari tidak diwajibkan bisa memilih salah satu jabatan.
Kepala Bagian Humas Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Tubagus Erif Faturahman mengatakan, PP tersebut sudah diundangkan sejak 2 Juli 2021 lalu. Namun, naskahnya baru bisa diakses publik pada 19 Juli 2021 lalu.
Baca Juga: Rekam Jejak Rektor UI Ari Kuncoro yang Ikut Disorot Gegara Polemik BEM