Gantikan Andika, Jenderal Dudung Kini Jabat Komisaris Utama PT Pindad

2. TNI harus memperketat ruang pengawasan agar tidak terlalu banyak masuk ke ranah sipil

Sementara, dengan membiarkan Dudung kembali menjabat sebagai komut PT Pindad, maka Jenderal Andika dianggap tak menepati janjinya ketika mengikuti uji kepatutan dan kelayakan di depan Komisi I DPR. Pada 6 November 2021 lalu, Andika berjanji bahwa dalam bekerja TNI akan mengikuti aturan dan membatasi keterlibatan prajurit dalam ranah sipil. 

Wakil Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Rivanlee Anandar, pernah menyampaikan seharusnya Andika langsung bertindak tegas dan tak membiarkan perwira tinggi TNI lainnya untuk duduk di jabatan sipil. Ia menilai, praktik rangkap jabatan tidak etis dilakukan oleh perwira tinggi TNI, karena artinya mereka menerima dua jenis gaji dari negara. Di sisi lain, warga sipil tidak memiliki peluang untuk menduduki posisi tinggi tersebut. 

"Kan biasanya ada yang mengatakan orang-orang sipil tidak ada yang bisa handle (posisi) ini, ya karena ruangnya selalu ditutup dan diberikan ke petinggi TNI atau Polri yang dianggap punya kemampuan," ungkap Rivan ketika dihubungi IDN Times pada 7 November 2021 lalu.

Di sisi lain, Rivan juga menyentil masih tingginya keterlibatan TNI di ranah sipil dengan menggunakan celah operasi militer selain perang (OMSP) di dalam UU TNI. Ia tak menentang bila TNI dilibatkan dalam penanganan pandemik COVID-19, tetapi tidak berlebihan. 

"Jadi, harus diawasi lebih ketat. Misalnya TNI dilibatkan hanya untuk membantu proses vaksinasi COVID-19, tetapi tidak ikut terlibat dalam proses pencarian obatnya. Itu harus dikoordinasikan dengan otoritas di Kementerian Kesehatan untuk menentukan sejauh mana keterlibatan TNI," ujarnya. 

TNI AD juga diketahui membantu proses pengembangan vaksin berbasis sel dendritik yang selama ini dikenal dengan sebutan Vaksin Nusantara.