ICJR: Dua Capres Tidak Menawarkan Solusi Dalam Isu Hukum dan HAM

1. Kedua paslon tidak membahas tumpang tindih aturan di dalam kerangka hukum pidana

Di dalam sesi pertanyaan dari panelis, ada beberapa isu yang dicatat oleh ICJR muncul. Pertama, mengenai sinkronisasi dan harmonisasi peraturan dan perundang-undangan, kedua penegakan hukum dan HAM, ketiga, diskriminasi berdasarkan etnis, agama dan pandangan politik. Keempat, hak penyandang disabilitas, dan kelima, penegakan hukum terhadap pelaku teror. 

Sementara, di sesi tanya jawab antar paslon, isu yang mengemuka yakni soal keterwakilan perempuan, benturan kepentingan dan korupsi. 

Terkait, tumpang tindih aturan di Indonesia, dalam pandangan ICJR, kedua paslon luput membahas soal tidak harmonisnya aturan perundang-undangan dalam kerangka hukum pidana. Anggara menilai fenomena yang muncul saat ini, ada begitu banyak aturan yang memuat ancaman pidana tetapi malah bertentangan antara yang satu dengan lainnya. 

"Atau di dalam aturan itu malah memuat istilah yang berbeda-beda. Akibatnya orang lain yang bertumpu pada kebijakan itu, malah menjadi bingung dan tidak pasti," kata Anggara melalui keterangan tertulisnya pada pagi ini. 

Akibat tidak selarasnya aturan ini, justru menimbulkan adanya hak masyarakat yang tidak terpenuhi. Salah satu yang disoroti oleh ICJR yaitu pemenuhan hak korban tindak kejahatan. 

"Indonesia memang memiliki UU nomor 31 tahun 2004 mengenai perlindungan saksi dan korban, tetapi masih tersebar di berbagai undang-undang," tutur dia. 

Akibatnya korban tidak kejahatan malah tidak memperoleh haknya karena aturan yang ada justru tumpang tindih. Contoh nyatanya yakni pemerintah tidak lagi bersedia menanggung biaya korban kejahatan dengan menggunakan BPJS. 

"Padahal, di sisi lain pemenuhan hak korban masih jauh dari kata cukup," katanya lagi. 

Kedua paslon dinilai oleh ICJR tidak memberikan perhatian untuk membenahi regulasi pidana. Terbukti isu RKUHP tidak sedikit pun disinggung.