IDI Minta Pemerintah Tentukan Penerima Vaksin Gratis dan Mandiri
Vaksin gratis harus tepat sasaran!
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Daeng M Faqih, memberikan catatan bagi pemerintah yang ingin menggandeng perusahaan swasta dalam pendistribusian vaksin COVID-19. Ia meminta pemerintah harus jelas dalam mengklasifikasikan kelompok yang berhak menerima vaksin gratis dengan yang vaksin mandiri.
Daeng menyebut penentuan penerima harus jelas agar pemberian vaksin gratis tepat sasaran.
"Minimal ada tiga kelompok yang jadi sasaran penerima vaksin gratis. Pertama, bagi saudara-saudara kita yang tidak mampu yang terdaftar dalam penerima bantuan iuran di BPJS Kesehatan. Datanya valid, yang dimiliki oleh BPJS Kesehatan ada sekitar 96,8 juta," ungkap Daeng ketika menjawab pertanyaan IDN Times dalam diskusi virtual dengan tajuk "Vaksinasi COVID-19, Perubahan Perilaku dan Diseminasi Informasi", Jumat (22/1/2021).
Kelompok kedua penerima vaksin virus corona gratis menurutnya adalah tenaga kesehatan. Sedangkan, kelompok ketiga penerima vaksin gratis yaitu pelayan publik.
"Selebihnya, di luar dari kelompok itu bisa masuk ke vaksin mandiri," tutur dia.
Meski begitu, ia mengingatkan agar wacana vaksin mandiri jangan sampai mengganggu pemberian vaksin gratis. Saat ini, di tahap pertama, pemerintah mulai memberikan vaksin buatan Sinovac, CoronaVac, yang diimpor langsung dari Tiongkok.
Daeng juga meminta pemerintah agar merek vaksin yang sudah ditetapkan sebagai vaksin gratis tidak dicampur dengan merek vaksin yang berbayar.
Baca Juga: Vaksin Mandiri yang Libatkan Swasta Bisa Picu Kesan Diskriminatif
Baca Juga: Menkes Buka Opsi Vaksinasi Mandiri oleh Perusahaan
1. Efikasi vaksin gratis dan mandiri harus setara
Daeng tak menampik potensi kecemburuan di kalangan publik ketika ada perbedaan cara memperoleh vaksin COVID-19. Apalagi, saat ini masih ada keraguan sejumlah pihak terhadap vaksin CoronaVac yang tingkat efikasinya 65,3 persen.
Angka tersebut memang melebihi batas minimal yang ditetapkan Badan Kesehatan Dunia (WHO) untuk memperoleh izin penggunaan darurat. Namun, masih kalah dengan vaksin buatan Pfizer yang tingkat efikasinya 95 persen dan AstraZeneca dengan efikasi berkisar 62 persen hingga 90 persen.
Oleh karena itu, Daeng mengusulkan agar vaksin COVID-19 yang diberikan secara gratis harus memiliki kemampuan yang setara dengan vaksin mandiri.
"Jadi, secara teknologi, bila vaksin gratis (menggunakan teknologi) inactivated (virus), maka yang vaksin mandiri juga memakai teknologi inactivated," ujar Daeng.
"Bila nanti, misalkan Pfizer juga masuk skema vaksin yang gratis, maka harus ada padanan (vaksin COVID-19) apa yang digunakan untuk vaksin mandiri," imbuhnya.
Editor’s picks
Baca Juga: Vaksin Mandiri yang Libatkan Swasta Bisa Picu Kesan Diskriminatif