Imparsial: Ada Kepentingan Politik di Balik Agus Jadi Panglima TNI
Jokowi tunjuk Agus diduga untuk kepentingan pemilu
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Jenderal TNI Agus Subiyanto resmi dilantik Presiden Joko "Jokowi" Widodo sebagai Panglima TNI, Rabu (22/11/2023). Agus dilantik untuk menggantikan Laksamana Yudo Margono yang bakal pensiun pada 26 November 2023.
Meski begitu, penunjukkan Jenderal Agus sebagai calon tunggal Panglima TNI menuai pro kontra. Apalagi, namanya diajukan menjadi calon tunggal Panglima TNI usai seminggu dilantik menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD).
Direktur Imparsial, Gufron Mabruri, menilai sulit dibantah pergantian Panglima TNI kali ini tak diwarnai kepentingan politik jelang Pemilu 2024. Apalagi, putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, ikut berlaga sebagai cawapres pada Pilpres 2024. Diketahui, Gibran menjadi calon wakil presiden dari Prabowo Subianto.
"Unsur kedekatan antara Agus Subiyanto dan Presiden Jokowi menjadi faktor yang lebih mengemuka dalam pergantian Panglima TNI kali ini," ujar Gufron dalam program #GenZMemilih by IDN Times yang tayang di YouTube.
Hal lainnya yang menimbulkan persepsi itu, kata Gufron, karena cepatnya promosi yang diterima Agus. Dari KSAD menjadi Panglima TNI.
"Beliau kan yang baru menjadi KSAD belum terlihat rekam jejaknya. Kok, ini tiba-tiba dicalonkan menjadi calon tunggal Panglima TNI. Itu kan menjadi tanda tanya besar, misalnya terkait ada semacam kepentingan politik. Mengingat penunjukkan tersebut terjadi di tengah-tengah tahun politik," tutur dia.
Itu sebabnya, Imparsial sempat mendesak Komisi I DPR untuk menelusuri adanya kepentingan politik tersebut. Gufron tak ingin organisasi TNI ikut terseret.
Baca Juga: TNI Bentuk Posko Pengaduan Netralitas Pemilu 2024 di Seluruh Indonesia
1. Desakan agar TNI bersikap netral menguat karena putra presiden ikut Pemilu 2024
Lebih lanjut, Gufron mengatakan, publik menuntut lebih keras agar TNI bersikap netral pada Pemilu 2024, lantaran putra sulung Presiden Jokowi ikut menjadi peserta Pemilu 2024. Ia menilai pernyataan verbal berupa jaminan saja tidak cukup.
"Untuk memastikan TNI tetap netral di Pemilu 2024, tidak cukup hanya dengan pernyataan jaminan soal netralitas TNI. Tentu harus ada langkah-langkah lain yang diikuti secara nyata, terutama untuk memastikan bagaimana TNI di setiap level taat UU TNI. Di situ sudah tertulis bahwa prajurit TNI dilarang untuk melakukan politik dalam bentuk apapun," ujar dia.
Tindakan politik yang dimaksud mulai dari mengerahkan sumber daya hingga melakukan intimidasi. Langkah nyata itulah yang akan membuktikan keseriusan dan komitmen Panglima TNI dalam menjamin netralitas saat pemilu.
"Gak boleh prajurit TNI memihak ke salah satu partai atau kandidat (capres)," tutur dia.
Baca Juga: Profil Agus Subiyanto, Eks Danpaspampres yang Dilantik Jadi KSAD