Ganjar Beri Skor 5 Penegakan Hukum Era Jokowi, Mahfud Beri Data Survei
Bakal calon presiden PDIP, Ganjar Pranowo dan bakal calon wakil presiden Mahfud MD saat acara pengumuman bakal calon wakil presiden pada Pilpres 2024 di kantor DPP PDIP, Jakarta, Rabu (18/10/2023). (dok. PDIP)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Calon Presiden (Capres) Nomor UrutTiga, Ganjar Pranowo memberi skor lima terhadap penegakan hukum di era Presiden Joko "Jokowi" Widodo. Pasangan Ganjar, Mahfud MD yang juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) pun memberikan data survei.
"Skala 5 dari 10 itu sesudah putusan majelis Mahkamah Konsitusi kan. Kalau mau objektif, Anda lihat hasil survei Kompas terakhir, penegakan hukum itu 64 (persen), tertinggi sepanjang pemerintahan Pak Jokowi," ujar Mahfud di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Minggu (19/11/2023).
Mahfud menyebut, kepuasan masyarakat terhadap isu politik dan keamanan pada era Jokowi juga baik.
"Bidang politik dan keamanan 76 (persen), tertinggi sepanjang pemerintahan Pak Jokowi dan itu Menko Polhukam-nya saya. Kepuasan terhadap pemerintah 73 (persen), tapi bidang polkam itu 76 (persen). Itu survei Kompas, buka aja, survei yang terakhir, Litbang Kompas," ucap dia.
Diketahui, Ganjar pertama kali menyampaikan soal skor 5 penegakan hukum pada era Jokowi, saat menghadiri dialog capres pada sarasehan Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Universitas Negeri Makassar di Hotel Four Points by Sheraton di Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (18/11/2023).
Editor’s picks
"Penegakan hukum di Indonesia sekarang menurun, jeblok. Poinnya lima," kata Ganjar di depan ribuan alumni UNM.
Ganjar tidak secara rinci menjelaskan mengapa ia memberikan penilaian skor lima terhadap kondisi hukum di Indonesia. Namun, ia menyebut adanya upaya rekayasa dan intervensi dalam sistem hukum sebagai salah satu faktornya.
"Lihat, bagaimana rekayasa dan intervensi yang membikin kemudian intervensi menjadi (penegakan hukum) hilang, yang tadinya itu imparsial (adil) menjadi parsial (memihak)," ungkap Ganjar.
Baca berita terbaru terkait Pemilu 2024, Pilpres 2024, Pilkada 2024, Pileg 2024 di Gen Z Memilih IDN Times. Jangan lupa sampaikan pertanyaanmu di kanal Tanya Jawab, ada hadiah uang tunai tiap bulan untuk 10 pemenang.
Baca Juga: TKN Prabowo soal Penegakan Hukum Era Jokowi Turun: Tanya Pak Mahfud
Topik:
Berita Terkini Lainnya
