Ini Alasan Jaksa Menolak Justice Collaborator Setya Novanto
Setya Novanto dituntut 16 tahun penjara
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjatuhkan tuntutan tinggi bagi terdakwa kasus mega korupsi KTP Elektronik, Setya Novanto, yakni 16 tahun. Salah satu anggota JPU Abdul Basyir mengatakan, mantan Ketua DPR itu tidak memenuhi syarat dikabulkan menjadi justice collaborator (JC) atau saksi pelaku bekerja sama.
Sayangnya, Basyir tidak menjelaskan syarat apa yang tidak dipenuhi Novanto. Namun, sesuai aturan yang tertulis di Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), ada tiga syarat yang harus dipenuhi agar justice collaborator-nya dikabulkan.
Pertama, harus menjelaskan sejujur-jujurnya mengenai kasus korupsi KTP Elektronik (e-KTP). Kedua, membongkar kejahatan yang lebih besar. Ketiga, mengembalikan dana yang diperoleh dari hasil tindak kejahatan.
"Prinsipnya penilaian kami, Pak Nov belum memenuhi persyaratan untuk dikabulkan sebagai JC," ujar Basyir yang ditemui di Pengadilan Tipikor pada Kamis (29/3).
Apa lagi alasan JPU tak mengabulkan justice collaborator Novanto? Kalau pun tidak dikabulkan, mengapa mereka tidak menjatuhkan hukuman maksimal bagi Novanto?
Baca juga: Tersangka Korupsi E-KTP Made Oka Masagung Mangkir dengan Alasan Dirawat di Rumah Sakit
1. JPU menilai Novanto tidak bersikap kooperatif
Menurut tim JPU, rupanya sikap Novanto sejak ditahan hingga ke tahap penuntutan tidak kooperatif. Dalam proses penyidikan, mantan Ketua Umum Partai Golkar itu tidak mengungkap keterlibatan pihak lain. Bahkan, nama-nama yang disebut dianggap penyidik bukan informasi baru, termasuk Puan Maharani dan Pramono Anung.
Ketua KPK Agus Rahardjo, bahkan menyebut tidak pernah ada informasi mengenai dua nama itu dari sahabat Novanto, Made Oka Masagung. Selain itu, sejak awal persidangan, Novanto dianggap menghambat proses persidangan.
"Kita semua tahu lah pada proses penyidikan awal, bagaimana pembacaan surat dakwaan justru tertunda lama. Apa yang terjadi di persidangan juga menjadi pertimbangan kami," kata Basyir.
Dalam persidangan itu, JPU juga menyebut ada faktor lain yang memberatkan, yakni perbuatan Novanto dianggap tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas korupsi, menyangkut kedaulatan hak warga negara untuk memiliki e-KTP, dan perbuatan Novanto telah menyebabkan negara merugi hingga Rp2,3 triliun.
Baca juga: Breaking: Setya Novanto Dituntut 16 Tahun Penjara