TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Kemenkominfo Blokir Layanan Data di Papua dan Papua Barat 

Pemblokiran dilakukan hingga situasi di Papua kondusif

(Logo Kemenkominfo) www.ppid.kominfo.go.id

Jakarta, IDN Times - Usai sempat melakukan perlambatan akses komunikasi pada Senin kemarin dan dinormalkan lagi, Kemenkominfo kembali menempuh langkah yang mirip. Plt Kepala Biro Humas Kemenkominfo, Ferdinandus Setu, mengonfirmasi institusi tempatnya bekerja tidak saja melakukan perlambatan akses, namun memblokir sementara layanan data. Pemblokiran mulai dilakukan sejak Rabu (21/8). 

"Kementerian Komunikasi dan Informatikan RI memutuskan untuk melakukan pemblokiran sementara layanan data telekomunikasi mulai (21/8)," kata Ferdinandus melalui keterangan tertulis malam ini. 

Lalu, sampai kapan pemblokiran itu dilakukan? Bukankah aktivitas itu justru malah semakin menyulitkan warga Papua untuk berkomunikasi? 

Baca Juga: Ricuh di Papua Barat, Kemenkominfo Perlambat Akses Jaringan Komunikasi

1. Kemenkominfo akan memblokir akses layanan data hingga suasana di Papua kondusif

pixabay/JESHOOTS-com

Ferdinandus mengatakan pemblokiran akses layanan data di Papua dan Papua Barat akan terus dilakukan hingga situasi di sana kembali kondusif. 

"Hal ini kami lakukan untuk mempercepat proses pemulihan situasi keamanan dan ketertiban di Papua dan sekitarnya," kata Ferdinandus melalui keterangan tertulis. 

2. Demonstrasi menolak aksi rasialisme sudah meluas ke Fakfak, Papua Barat

Dok. IDN Times/Istimewa

Usai sebelumnya situasi di Manokwari dan Sorong berhasil dikendalikan dan kondusif, demonstrasi kembali terjadi. Kali ini terjadi di Fakfak, Papua Barat. 

Aksi unjuk rasa yang berlangsung pada hari ini kembali berakhir ricuh. Massa melakukan pembakaran di sejumlah titik, salah satunya di wilayah Pasar Tambaruni.

Terkait hal itu, Kepala Divisi (Kadiv) Humas Mabes Polri Irjen Pol Muhammad Iqbal mengatakan, pihaknya segera mengerahkan 1.200 personel pengaman di beberapa wilayah Papua itu.

"Sesuai dengan permintaan intelijen sudah 12 SSK (satuan setingkat kompi) dari polda-polda terdekat. Seperti Sulsel, Sulteng, Maluku, NTB, dan terakhir Kaltim yang akan segera tiba di tanah Papua," kata Iqbal di Mabes Polri, Jakarta Selatan.

Menurut Iqbal, secara umum situasi di Papua Barat khususnya di Manokwari dan Sorong, sudah dapat dikendalikan. Di wilayah itu, tidak ada lagi pergerakan massa yang berujung anarkisme.

"Ini adalah kerja sama antara seluruh elemen masyarakat, TNI dan Polri, Pak Pangdam dan Bapak Kapolda, serta seluruh tokoh," katanya.

Iqbal pun meyakini, situasi di Fakfak nantinya juga bisa ditangani oleh Polda setempat. Baik melalui upaya komunikasi, maupun upaya pendekatan yang digunakan oleh tokoh masyarakat.

"Karena mereka tidak paham dengan apa yang sebenarnya terjadi. Jangan terpengaruh dengan adanya hoaks menjadi dasar," ungkap Jenderal bintang dua itu.

Baca Juga: Selidiki Dugaan Rasialisme Papua, Kodam V Brawijaya Periksa Anggotanya

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya