Koalisi Pendukung Pemerintah Makin Gemuk, Amandemen UUD Kian Mudah
Kini di DPR ada 471 kursi koalisi parpol usai PAN gabung
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Jansen Sitindaon, mencatat koalisi partai pendukung pemerintah saat ini sudah sangat gemuk. Sikap Partai Amanat Nasional (PAN) yang kembali merapat ke kubu pemerintah, menyebabkan jumlah pendukung di parlemen mencapai 471 kursi atau 82 persen.
Menurut Jansen, gemuknya koalisi parpol pendukung pemerintah perlu diwaspadai. Sebab, hal tersebut semakin memudahkan agenda pihak tertentu yang ingin melakukan amandemen UUD 1945.
"Total kursi di MPR 711 kursi, 575 kursi DPR ditambah 136 kursi DPD. Untuk mengubah pasal-pasal di UUD, maka harus digelar sidang MPR dan dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 anggota MPR atau sebanyak 474 legislator atau senator," tulis Jansen di akun Twitternya, @jansen_jsp, yang dikutip pada Jumat (27/8/2021).
"Jadi, cukup butuh tambahan 3 kursi DPD lagi. Setelah itu, mau mengubah isi konstitusi yang mana pun pasti lolos. Termasuk perpanjangan masa jabatan (presiden) dan (presiden boleh menjabat) 3 periode," sambung dia.
Apakah ini berarti amandemen UUD 1945 segera diwujudkan? Apa dampaknya bila masa kepemimpinan presiden ditambah?
Baca Juga: PAN Akhirnya Gabung Lagi ke Pemerintah, Bakal Dapat Kursi Menteri?
1. MPR hingga kini belum membuat keputusan resmi akan amandemen UUD 1945
Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Arsul Sani, mengatakan ada atau tidak amandemen UUD 1945 bukan karena ditentukan Ketua MPR Bambang Soesatyo. Tetapi harus ada yang mengusulkan.
"Jadi, hingga saat ini belum ada keputusan bahwa MPR akan melakukan amandemen. Fungsi pimpinan MPR bukan memutuskan akan terjadi amandemen atau tidak. Menurut Pasal 37 UUD 1945, ada atau tidak amandemen, tergantung ada atau tidak yang mengusulkan," ujar Arsul ketika dihubungi hari ini.
Ia mengatakan yang disampaikan Bambang dalam Sidang Tahunan pada 16 Agustus 2021 hanya sekadar menggelorakan wacana tersebut. "Tapi, bukan menyampaikan keputusan bahwa MPR akan melakukan amandemen," tutur dia.
Arsul mengatakan sikap Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hingga saat ini belum perlu dilakukan amandemen. "Tetapi PPP melihat UUD 1945 ini kan the living constitution, maka apabila aspek ketatanegaraan kita memerlukan amandemen dalam rangka ke depan ini untuk kehidupan bernegara dan bermasyarakat, lebih baik ya gak usah ditabukan," katanya.
Di sisi lain, dalam pidatonya pada 18 Agustus 2021, Bambang menyampaikan UUD 1945 bukan kitab suci, sehingga sah-sah saja bila ingin dilakukan amandemen. Sejauh ini, sudah ada empat kali amandemen yang dilakukan terhadap UUD 1945.
Baca Juga: [BREAKING] Ketua MPR Bamsoet: MPR Bakal Lakukan Amandemen Terbatas UUD 1945