TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

KPK: Menag Lukman Rela 'Pasang Badan' Lantik PNS yang Bermasalah

Haris Hasanudin pernah dikenakan hukuman disiplin

ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

Jakarta, IDN Times - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin benar-benar dalam posisi sulit terkait dugaan praktik jual beli jabatan di Kementerian Agama. Ia akhirnya memilih tetap melantik Haris Hasanudin sebagai Kepala Kanwil Provinsi Jatim kendati rekam jejak pria berusia 49 tahun itu tak bersih. 

Di dalam surat dakwaan Haris setebal 16 halaman yang dibacakan oleh jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di ruang sidang pada siang tadi, terungkap Haris pernah dijatuhi sanksi disiplin PNS pada 2016 lalu. 

"Sementara, salah satu persyaratan untuk menduduki jabatan tersebut (Kepala Kanwil Provinsi Jatim) adalah tidak pernah dijatuhi sanksi hukuman disiplin PNS tingkat sedang atau berat dalam lima tahun terakhir serta mengisi surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman penjara/sanksi disiplin PNS tingkat sedang atau berat," demikan isi surat dakwaan yang dibacakan pada Rabu (29/5). 

Tapi, Lukman terlihat ambil risiko. Ia rela 'pasang badan' agar Haris bisa tetap dilantik. Wah, kok mau ya Menteri Lukman? Bukannya itu sama saja melanggar peraturan yang dibuat sendiri oleh institusi yang ia pimpin?

Baca Juga: Duit Rp70 Juta ke Menag Lukman Diklaim Uang Ucapan Terima Kasih

1. Pernyataan 'pasang badan' disampaikan Menag Lukman ketika bertemu Haris di Surabaya

(Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin usai dipanggil oleh penyelidik KPK) ANTARA FOTO/Reno Esnir

Pernyataan 'pasang badan' terungkap di dalam surat dakwaan dan disampaikan oleh Menag Lukman ketika bertemu dengan Haris di Hotel Mercure Surabaya pada (1/3) lalu. 

"Dalam pertemuan itu, Lukman Hakim Saifuddin menyampaikan bahwa ia 'pasang badan' untuk tetap mengangkat terdakwa sebagai Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur," demikian isi surat dakwaan tersebut. 

Oleh sebab itu, Haris kemudian menyerahkan uang senilai Rp50 juta kepada Menag Lukman Hakim. Haris kembali memberikan duit kepada Lukman ketika ia berkunjung ke Pesantren Tebu Ireng Jombang pada (9/3) lalu. Total uang yang diserahkan mencapai Rp20 juta dan diberikan melalui seseorang bernama Herry Purwanto. 

"Itu merupakan komitmen yang sudah disiapkan oleh terdakwa untuk pengurusan jabatan selaku Kepala Kanwil Provinsi Jawa Timur," demikian isi surat dakwaan. 

2. Menag Lukman tetap melantik Haris Hasanudin usai mendapat arahan dari Romi

(Mantan Ketum PPP Muhammad Romahurmuziy) ANTARA FOTO/Reno Esnir

Di dalam surat dakwaan yang dibacakan oleh jaksa terungkap Menag Lukman tetap melantik Haris Hasanudin sebagai Kepala Kanwil Provinsi Jatim pada (5/3) lalu usai mendapat arahan dari mantan Ketua Umum PPP, Muchammad Romahurmuziy alias Romi. Padahal, Romi juga tahu Haris tidak bisa menduduki posisi itu lantaran pernah dijatuhi sanksi disiplin. Tetapi, usai menerima duit dari Haris senilai total Rp255 juta, Romi langsung memberikan arahan kepada Lukman. 

"Selanjutnya Muchammad Romahurmuziy alias Romi menyampaikan kepada Lukman Hakim Saifuddin agar tetap mengangkat terdakwa sebagai Kepala Kanwil Provinsi Jawa Timur dengan segala risiko yang ada. Arahan Muchammad Romahurmuziy alias Romi tersebut selanjutnya disetujui oleh Lukman Hakim Saifuddin," demikian isi surat dakwaan yang dibacakan di ruang sidang pada siang tadi. 

3. Komisi ASN sudah merekomendasikan agar Menag Lukman tidak melantik Haris tapi tak didengarkan

(Kementerian Agama) IDN Times/Santi Dewi

Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) sempat merekomendasikan kepada Menag Lukman supaya PNS atas nama Haris Hasanudin dan Anshori agar kelulusannya dibatalkan di tahap akhir seleksi. Permintaan itu disampaikan KASN melalui surat resmi yang dilayangkan ke Sekretaris Jenderal Kemenag pada (27/2) lalu. 

Alih-alih menaati rekomendasi KASN, Menag Lukman malah mempertanyakan alasan pembatalan keluluasan Haris kepada panitia seleksi Kepala Kanwil Provinsi Jatim yang bernama Ahmadi. 

"Selanjutnya, Ahmadi menjelaskan bahwa terdakwa baru menjalani hukuman selama 3 tahun padahal persyaratannya tidak sedang menjalani hukuman disiplin selama 5 tahun," kata jaksa. 

Kendati tahu Haris memiliki masalah dalam rekam jejaknya, Menag Lukman tetap menginginkan agar dia bisa dilantik. 

Baca Juga: KPK: Uang Rp10 Juta yang Dilaporkan Menag Lukman Bukan Gratifikasi

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya