KPK Pasrah Bila Polri Hentikan Pengusutan Dugaan Perusakan Buku Merah

2. KPK memang diundang oleh Polda Metro Jaya dalam proses gelar perkara dugaan perusakan barang bukti, tapi tak ikut memberikan input

Sementara, juru bicara KPK, Febri Diansyah membenarkan tim komisi antirasuah ikut diundang oleh Polda Metro Jaya dalam proses gelar perkara dugaan perusakan barang bukti buku merah. Namun, tim dari komisi antirasuah yang terdiri biro hukum, korsup penindakan, dan biro hukum penindakan, hanya bisa mendengarkan dan tidak ikut memberikan input atas penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. 

"Ketika ekspose, KPK memang diundang dan mendengarkan. Namun, keputusan soal kelanjutan kasus ada pada penyidik. Itu standar hukum yang berlaku," kata Febri semalam. 

Mantan peneliti di organisasi Indonesia Corruption Watch (ICW) itu mengatakan komisi antirasuah tidak bisa seenaknya ikut campur dan memberikan pendapatnya atas penyelidikan yang dilakukan Polri. 

"KPK kan diundang di sana bukan dalam porsi menentukan (kelanjutan penanganan perkara), karena yang berhak melakukan itu hanya penyidik. Sesuai dengan SOP, penyidik berkoordinasi dengan kejaksaan," tutur dia lagi. 

Hal tersebut tentu disayangkan, lantaran dugaan perusakan barang bukti terjadi di ruang kolaborasi di lantai 9 gedung komisi antirasuah. Ini tentu menjadi pukulan telak bagi KPK, setelah sebelumnya mereka diperintahkan oleh pengadilan harus menyerahkan barang bukti buku merah dan salinan CCTV tersebut.

3. Polri tak menemukan bukti personelnya telah merusak buku merah

Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen (Pol) Muhammad Iqbal menegaskan dalam gelar perkara yang dilakukan oleh pihak kepolisian, mereka memastikan tak menemukan adanya dugaan pengerusakan barang bukti terkait kasus yang dihadapi Basuki Hariman dan Ng Fenny. Keduanya diduga memberikan uang suap kepada bekas Hakim Mahkamah Konstitusi, Patrialis Akbar.

"Semua yang mengikuti proses gelar perkara sepakat bahwa tidak terbukti adanya perobekan barang bukti sebagaimana yang diisukan," kata dia. 

Padahal, selain ditujukan untuk Patrialis Akbar, adapula data di buku merah tersebut berisi catatan aliran dana yang diduga bagi Tito Karnavian. Ia turut mengomentari laporan koalisi media Indonesia Leaks yang sengaja menggiring opini publik agar tak lagi percaya terhadap institusi Polri.