Mahfud MD Akan Rapat Kerja dengan Komisi 3 DPR Hari Ini, Bahas Rp349 T
Komisi 3 DPR siap gunakan hak pengawasan seperti hak angket
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD pada Rabu (29/3/2023) ini, akan memenuhi undangan rapat kerja dengan Komisi III DPR untuk membahas dugaan transaksi mencurigakan senilai Rp349 triliun. Dugaan transaksi mencurigakan itu kali pertama diungkap oleh Mahfud ketika berada di Yogyakarta pada 8 Maret 2023 lalu.
Ketika itu, ia menyebut nominal dugaan transaksi mencurigakan mencapai Rp300 triliun. Namun, angka itu membengkak menjadi Rp349 triliun usai digelar pertemuan dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana.
Publik pun menjadi heboh mendengar pernyataan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu. Apalagi pernyataan Mahfud disampaikan saat instansi yang dipimpin oleh Sri Mulyani tengah disorot oleh publik. Masyarakat geram ketika mengetahui mantan pegawai di Direktorat Jenderal Pajak, Rafael Alun Trisambodo, terbukti memamerkan gaya hidup mewah dan hedon di media sosial. Padahal, ketika ditelusuri penghasilannya sehari-hari, benda-benda mewah itu sulit terbeli.
Maka, penjelasan Mahfud ditunggu-tunggu oleh publik. Mahfud sendiri sudah memastikan bakal hadir dalam rapat kerja yang dijadwalkan digelar pukul 15:00 WIB. "Bismillah, mudah-mudahan Komisi III tidak maju-mundur lagi mengundang saya, Menko Polhukam/Ketua KNK-PP-TPPU. Saya siap hadir," demikian cuit Mahfud di akun media sosialnya pada 26 Maret 2023 lalu.
Bahkan, Mahfud juga menantang tiga anggota DPR yakni Benny K. Harman (Partai Demokrat), Arsul Sani (PPP), dan Arteria Dahlan (PDI Perjuangan) supaya tak absen di rapat kerja pada hari ini.
"Saya tantang Saudara Benny K. Harman juga hadir, begitu juga saudara Arteria Dahlan dan Saudara Arsul Sani. Semoga tidak beralasan absen karena ada tugas lain," katanya lagi.
Di sisi lain, Komisi III DPR sudah melakukan rapat kerja dengan PPATK pada 21 Maret 2023. Dalam rapat berdurasi 2 jam itu, Ivan dicecar oleh sebagian besar anggota Komisi III DPR lantaran membocorkan laporan kepada Mahfud. Bahkan, Arteria Dahlan sempat mewanti-wanti ada konsekuensi hukum bagi pihak yang membocorkan laporan intelijen keuangan yang bersifat rahasia itu.
Baca Juga: Mahfud MD Tantang 3 Anggota DPR Hadir Rapat Bahas Rp349 T
1. Rapat kerja Komisi III DPR dan Menko Mahfud direncanakan digelar secara terbuka
Sementara, Mahfud hadir dalam rapat kerja pada hari ini dalam kapasitasnya sebagai Ketua Komite Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Komite nasional itu dibentuk pada 11 Januari 2012 melalui Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2012. Di Pasal 4 Perpres itu tertulis bahwa salah satu tugas komite nasional tersebut adalah mengkoordinasikan langkah-langkah yang diperlukan dalam penanganan yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan TPPU, termasuk pendanaan terorisme.
Sedangkan, Kepala PPATK tercatat merupakan sekretaris komite nasional. Menteri Keuangan adalah anggota komite itu.
Menurut keterangan anggota Komisi III DPR, Arsul Sani, rapat kerja yang digelar sore nanti bakal dilakukan secara terbuka. "InsyaAllah (rapatnya) dilakukan secara terbuka," ungkap Arsul kepada IDN Times melalui pesan pendek, Selasa (28/3/2023).
Di sisi lain, Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto menyatakan, Menkeu Sri Mulyani sudah menyampaikan tak bisa hadir dalam rapat kerja sore nanti. Komisi III DPR berencana meminta keterangan dari Sri Mulyani bila ditemukan data-data baru dari rapat kerja bersama Mahfud dan Ivan.
"Jadi, hari Rabu baru ketua (komite nasional) dan kepala (PPATK). Sementara, (Sri Mulyani) sudah komunikasi untuk tidak hadir dulu karena pakai data equal treatment tadi. Setelah nanti dari dua ini (Menko Polhukam dan Kepala PPATK) ada indikasi-indikasi," ungkap Bambang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat pada Selasa kemarin.
Baca Juga: Komisi 3 DPR Siapkan Hak Angket Bila Transaksi Rp349 T Masih Tak Jelas